Kampanye PPS Masuk Sekolah, Petugas Pajak Ajak Kepsek Ungkap Hartanya

MALUKU TENGAH, DDTCNews - Sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS) menyasar berbagai kelompok profesi, termasuk guru. KP2KP Masohi di Maluku Tengah misalnya, belum lama ini mengundang seluruh kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama se-Kecamatan Leihitu untuk menghadiri sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Seperti diketahui, salah satu program uang diusung oleh UU HPP adalah PPS yang kini masih berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022 mendatang. Kepala KP2KP Masohi Bhinuko Budi Prasojo menyampaikan UU HPP disusun pemerintah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua wajib pajak.

"Ada 6 klaster perubahan yakni UU PPh, UU KUP, pajak karbon, UU PPN, PPS, dan UU Cukai," kata Bhinuko, dikutip dari keterangan resmi DJP, Kamis (24/3/2022).

Bhinuko lantas mengajak para kepala sekolah untuk memanfaatkan PPS. Dia menjelaskan ada 2 kebijakan yang bisa diikuti wajib pajak. Kebijakan I diperuntukkan bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty tapi masih ada harta yang belum diungkapkan. Kebijakan II, bagi wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty dan masih punya harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Wajib pajak diminta segera memanfaatkan PPS sebelum batas waktu. Alasannya, selepas PPS berakhir maka otoritas akan memanfaatkan keterbukaan data untuk mengejar kepatuhan WP.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sempat mengatakan otoritas pajak memiliki akses luas untuk melakukan data matching antara basis data wajib pajak yang dimiliki internal DJP dan data dari sumber lain termasuk perbankan serta negara lain.

"Kita ingin ciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Setelah program [PPS], kita bicara kepatuhan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan data dan informasi yang dimiliki DJP," kata Suryo dalam Talk Show PPS yang digelar atas kolaborasi DDTCNews dan DJP. (sap)