Kamar Dagang Minta Bantuan Voucher Cashback Diganti Insentif Pajak

BANGKOK, DDTCNews – Kamar Dagang Thailand meminta pemerintah kembali memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Ketua Kamar Dagang Thailand Sanan Angubolkul mengatakan berbagai aktivitas ekonomi kembali terhenti seiring dengan pemberlakuan lockdown dan jam malam. Salah satu usulannya adalah perubahan skema bantuan e-voucher cashback menjadi insentif pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.

"Skema cashback seharusnya diubah menjadi program yang mirip dengan program pengurangan pajak," katanya, dikutip pada Selasa (12/7/2021).

Sanan mengatakan syarat dan ketentuan pada skema e-voucher cashback sangat rumit sehingga perlu dihapus dan diganti program lain yang lebih efisien. Dalam hal ini, lanjutnya, pemberian insentif pajak dapat menjadi pilihan.

Dengan skema insentif, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30.000 baht atau Rp13,3 juta saat membeli berbagai barang dan jasa. Dia meyakini insentif itu akan mendorong masyarakat tetap melakukan konsumsi di tengah pandemi.

Sementara pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, Sanan menilai pemerintah perlu menggandakan subsidi menjadi 6.000 baht atau Rp2,6 juta per orang dari saat ini 3.000 baht atau Rp1,3 juta.

Bagi pelaku usaha, secara umum, stimulus yang dibutuhkan berupa akses kredit yang lebih baik dan moratorium utang. Stimulus tersebut akan membantu pelaku usaha melonggarkan arus kasnya di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Kamar Dagang juga menyerukan program paspor vaksin digital terus diperluas agar wisatawan kembali berdatangan. Adapun pada awal bulan ini, pemerintah telah meluncurkan program tersebut di Phuket sebagai percontohan.

Terakhir, Sanan mendesak pemerintah untuk menyediakan alat tes cepat Covid-19 dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat melakukan tes secara mandiri.

"Kita perlu mempercepat penanganan pandemi di Bangkok karena menjadi pusat ekonomi negara dan [tempat] penting dalam rencana pembukaan kembali pemerintahan," ujarnya, seperti dilansir bangkokpost.com. (kaw)