OTONOMI DAERAH

Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 April 2018 | 11:08 WIB
Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

JAKARTA, DDTCNews – Sejak otonomi daerah diberlakukan sejak 22 tahun silam, tidak semua daerah bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom atau mandiri. Hal ini menjadi perhatian Wakil Presiden RI yang ingin setiap institusi terkait agar lebih fokus dalam mengejar kemandirian daerah.

Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan fenomena yang saat ini masih terjadi yakni sebagian daerah bersandar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil dibandingkan dengan dana gelontoran dari pemerintah pusat.

“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca Juga:
Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.

Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga:
Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.

“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Minggu, 02 Mei 2021 | 12:01 WIB KEUANGAN DAERAH

Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat

Rabu, 24 Juni 2020 | 14:39 WIB OTONOMI DAERAH

Bank Dunia Sebut Kewenangan Fiskal Daerah Masih Timpang

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja