JAKARTA, DDTCNews – Sejak otonomi daerah diberlakukan sejak 22 tahun silam, tidak semua daerah bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom atau mandiri. Hal ini menjadi perhatian Wakil Presiden RI yang ingin setiap institusi terkait agar lebih fokus dalam mengejar kemandirian daerah.
Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan fenomena yang saat ini masih terjadi yakni sebagian daerah bersandar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil dibandingkan dengan dana gelontoran dari pemerintah pusat.
“Setiap memberi kewenangan atau hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Jangan semuanya ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak ke pusat,” paparnya dalam acara peringatan hari otonomi daerah di Jakarta, Rabu (25/4).
Seiring dengan hal itu, dia menjelaskan elit daerah meminta untuk memperoleh kewenangan atau haknya, tapi justru tidak bisa melaksanakan kewajiban yang baik dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Hingga saat ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar dibanding dengan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dengan komposisi ini, menurutnya harus ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran itu demi kemandirian wilayahnya.
Berdasarkan hal itu, masih banyak daerah yang bersandar pada dana kiriman tersebut tanpa memanfaatkan sebaik mungkin untuk perkembangan daerahnya dalam mengejar status otonom dan bisa menggerakkan pereokonomian daerah tanpa bertopang besar terhadap pemerintah pusat.
Adapun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan daerah yang belum mandiri adalah daerah yang belum bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta masih menggantungkan diri pada fungsi pendampingan.
“Sektor kemandirian ini masih belum terwujud sepenuhnya di daerah. Baru pada sistem yang dibangun saja, sedangkan efektivitas programnya masih belum terwujud,” papar Sumarsono. (Amu/Gfa)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.