INGGRIS

Jurnalis Minta Pajak Raksasa Digital Naik 3 Kali Lipat, Ini Alasannya

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 23 April 2020 | 18:58 WIB
Jurnalis Minta Pajak Raksasa Digital Naik 3 Kali Lipat, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Serikat pekerja utama yang mewakili para jurnalis di Inggris mendesak pemerintah untuk melipatgandakan pajak atas raksasa digital global.

National Union of Journalists (NUJ) berharap pemerintah dapat meningkatkan pajak yang menyasar raksasa digital. Hal ini ditujukan untuk mendanai ‘rencana pemulihan berita’ dalam skala yang lebih luas dan jangka panjang.

“Berdasarkan proposal yang ada saat ini diperkirakan pemerintah Inggris akan memperoleh pendapatan senilai £500 juta dalam setahun. Itu hanya dari pajak dengan tarif 2% yang mereka rencanakan. Kami harap itu ditingkatkan tiga kali lipat,” kata Asisten Sekretaris Jenderal NUJ Seamus Dooley.

Baca Juga:
Australia ‘Paksa’ Raksasa Teknologi Berbagi Pendapatan dengan Media

Menurut Dooley, jika tarif pajak digital dilipatgandakan, akan ada injeksi dana langsung yang cukup besar. Dengan demikian, akan tersedia tambahan dana untuk membantu memulihkan industri media yang menjadi tempat bekerja para jurnalis.

Hal ini lantaran industri media menghadapi guncangan akibat penyebaran virus Corona. Jika pemerintah tidak campur tangan, diprediksi akan ada 5.000 jurnalis yang kehilangan pekerjaan. Sebab, lockdown membuat penjualan media cetak menurun dan pendapatan iklan berkurang.

Adapun pajak layanan digital mulai berlaku pada 1 April 2020. Pajak ini menargetkan mesin pencari (search engine), layanan media sosial, dan marketplace yang memiliki pengguna di Inggris. Pajak ini akan dikenakan jika pendapatan perusahaan digital mencapai lebih dari £25 juta.

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah senilai £280 juta di tahun pertama. Selanjutnya, pada akhir 2025, pajak tersebut diproyeksi mendatangkan pendapatan senilai £500 juta.

Pajak ini diperkenalkan setelah adanya kontroversi terkait dengan platform online berbasis asing seperti Google dan Facebook. Pasalnya, perusahaan raksasa digital asal Amerika Serikat ini menghasilkan pendapatan iklan besar di Inggris, tetapi membayar pajak domestik dalam jumlah yang relatif sedikit.

"Jurnalis, fotografer, dan videografer bergantung pada pekerjaan dari organisasi media dan tantangan nyata bagi organisasi media yang bergantung pada pendapatan komersial adalah kehadiran iklan online,” ungkap Dooley, seperti dilansir Economic Times. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?