Juli, Parlemen Mulai Bahas Penghapusan GST

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pascapemilu pada 9 Mei lalu, parlemen baru Malaysia akan mulai bergerak pada Juli 2018. Dua agenda penting akan dibahas, yakni penghapusan sistem Goods and Service Tax (GST) dan hukum anti berita palsu.

Dua kebijakan yang akan dihapuskan ini merupakan bagian dari janji politik Pakatan Harapan jika jadi berkuasa. Kini, Perdana Menteri Mahatir Muhammad memastikan dua kebijakan tersebut akan dihapus dalam pembahasan pertama parlemen Juli nanti.

"Pajak barang dan jasa (GST) akan dihapus dan UU anti berita palsu juga akan dihapuskan, serta undang-undang lain yang kami janjikan," katanya dalam pertemuan kabinet,Rabu (6/6).

Seperti yang diketahui, tarif pajak GST Malaysia dipatok pada tarif 0% per 1 Juni 2018. Sebagai landasan hukum yang lebih kuat, maka diperlukan persetujuan parlemen untuk menghapus sistem GST dan kembali pada sistem Pajak Penjualan/Sale & Service Tax (SST).

Transisi rezim pajak ini akan memberikan tekanan tersendiri pada pos penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, sejumlah instrumen akan ditempuh. Salah satunya adalah pembatalan proyek infrastruktur dengan nilai besar.

Salah satu proyek yang dibatalkan adalah infrastruktur yang bekerja sama dengan Tiongkok. Mahatir menilai pengerjaan jalur kereta api di sepanjang pesisir timur Malaysia yang menelan dana hingga US$14 miliar tidak memberikan efek signifikan pada ekonomi.

Selain itu, belanja pegawai juga ikut dipangkas. Mahatir Muhammad mengumumkan tunjangan hiburan untuk pegawai pemerintah senior akan dikurangi sebesar 10% dan efektif berlaku mulai Juli 2018.

"Ini bagian dari upaya penghematan pemerintah. Gaji menteri kabinet juga telah dipotong 10% pada Mei lalu," terangnya. (Gfa/Amu)