PERPRES 133/2022

Jokowi Tetapkan Gaji Pejabat Bank Tanah, Sebulan Dapat Rp135 Juta

Muhamad Wildan | Kamis, 22 Desember 2022 | 09:45 WIB
Jokowi Tetapkan Gaji Pejabat Bank Tanah, Sebulan Dapat Rp135 Juta

Tampilan awal salinan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan nilai gaji, honorarium, tunjangan, hingga insentif kinerja untuk pejabat struktural Bank Tanah melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133/2022.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (4) Perpres 133/2022, kepala badan pelaksana Bank Tanah akan mendapatkan gaji senilai Rp135 juta per bulan.

"Hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural Bank Tanah diberikan sejak pejabat struktural Bank Tanah diangkat," bunyi Pasal 18 Perpres 133/2022, dikutip pada Kamis (22/12/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Sementara itu, deputi badan pelaksana Bank Tanah akan mendapatkan gaji sebesar 90% dari gaji yang diterima oleh kepala badan, yaitu senilai Rp121,5 juta.

Selanjutnya, honorarium juga diberikan kepada Komite Bank Tanah, Sekretaris Komite Bank Tanah, Dewan Pengawas Bank Tanah, dan Sekretaris Dewan Pengawasan Bank Tanah.

Honorarium yang diterima ketua komite sebesar 60% dari gaji kepala badan pelaksana, anggota komite mendapatkan 55% dari gaji kepala badan pelaksana, dan sekretaris komite mendapatkan 40% dari gaji kepala badan pelaksana.

Baca Juga:
Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Ketua dewan pengawas mendapatkan honorarium sebesar 50% dari gaji kepala badan pelaksana, anggota dewan pengawas mendapatkan 90% dari honorarium yang diterima ketua dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas mendapatkan honorarium maksimal 20% dari gaji kepala badan pelaksana.

Merujuk pada Pasal 22 Perpres 133/2022, hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural Bank Tanah tidak didanai APBN.

Hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural Bank Tanah nantinya bersumber dari kekayaan Bank Tanah sendiri. Pajak atas gaji dan honorarium yang diterima oleh para pejabat struktural juga harus ditanggung dan menjadi beban Bank Tanah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha