KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Terima Kunjungan Bos IMF di Istana, Ini Catatannya

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Juli 2022 | 18:09 WIB
Jokowi Terima Kunjungan Bos IMF di Istana, Ini Catatannya

Presiden Jokowi saat menerima Direktur Pelaksana Internasional Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva di Istana Bogor. (foto: BPMI)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Direktur Pelaksana Internasional Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva di Istana Bogor, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu perekonomian terkini, terutama kaitannya dengan tantangan global.

Di awal percakapan, Kristalina menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors’ Meeting/FMCBG) G-20 ketiga di Bali pekan lalu. Bos IMF itu menilai Indonesia sukses memainkan perannya sebagai tuan rumah G-20 finance track menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral di tengah gejolak politik dan ekonomi global.

"Situasi dunia sedang tidak mudah [dan] makin menantang,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, dikutip Senin (18/7/2022).

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Tantangan yang dimaksud IMF, ujar Sri, antara lain adanya perang Rusia-Ukraina yang membuat harga komoditas seperti pangan dan energi menjadi naik. Kenaikan harga di 2 komoditas tersebut yang kemudian memacu inflasi di berbagai negara.

“Kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi dan ini menyebabkan inflasi di banyak negara meningkat secara tinggi, sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi,” ujarnya.

Untuk itu, Menkeu menambahkan, peranan Indonesia sebagai pemegang presidensi G-20 dalam FMCBG menjadi sangat penting. Hal tersebut karena dalam pertemuan dibahas mengenai bagaimana menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

“Dalam menangani seperti krisis pangan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan risiko dari perekonomian global yang sekarang ini meningkat sangat tinggi,” kata Sri Mulyani.

Untuk G-20 sendiri, berbagai hasil dari pembahasan dalam berbagai pertemuan akan menjadi bahan untuk nanti disampaikan pada KTT G-20 November mendatang. Misalnya, terhadap masalah kesehatan diperlukan adanya pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan.

“Kita bicara tentang cryptocurrency dan regulasi mengenai digital coin ini menjadi salah satu yang bagus. Financial inclusion dan digital technology. Kita bicara tentang global taxtation juga menjadi sangat impresif dalam situasi saat ini, juga mengenai sustainable finance serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, itu merupakan hasil-hasil yang dilakukan di G-20,” pungkasnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN