KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Sebut Vaksin Covid-19 Sudah Disalurkan ke Daerah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 06 Januari 2021 | 08:49 WIB
Jokowi Sebut Vaksin Covid-19 Sudah Disalurkan ke Daerah

Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat secara virtual, Selasa (05/01/2021) siang, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke sejumlah daerah sebanyak 700.000 dosis dari total stok yang dimiliki sebanyak 3 juta dosis.

“Stok kita kan ada 3 juta (dosis vaksin), baru dikirim ke daerah 700.000 (dosis vaksin), nanti akan dikirim lagi berikutnya, dikirim lagi berikutnya,” kata presiden di Istana Negara dikutip dari Setkab, Rabu (6/1/2021).

Jokowi menambahkan pemerintah terus melakukan pengadaan vaksin Covid-19 untuk melaksanakan program vaksinasi tersebut. Rencananya, sebanyak 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku akan didatangkan pekan depan.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

“Insyaallah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk) yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi,” ujar presiden.

Kepala Negara menegaskan vaksinasi akan diberikan kepada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat di rumah sakit. Vaksin selanjutnya akan diberikan kepada TNI-Polri dan guru.

Presiden berharap dimulainya vaksinasi ini membuat Covid-19 dapat ditangani dan dikendalikan. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sampai proses vaksinasi selesai dilaksanakan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

“Saya tetap titip kepada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai,” tutur presiden.

Tak hanya itu, Jokowi juga tetap meminta masyarakat untuk waspada, tidak lengah, dan disiplin terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak.

Dia menambahkan pelaksanaan vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan akan memakan waktu 3,5 tahun. Meski begitu, berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Indonesia akan berlangsung selama 15 bulan.

“Kemarin saya mendapatkan informasi hitung-hitungan dari Pak Menteri 15 bulan, tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai,” kata presiden. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN