IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Sebut Ada 20 Perusahaan Singapura Berminat Investasi di IKN

Muhamad Wildan | Kamis, 16 Maret 2023 | 16:33 WIB
Jokowi Sebut Ada 20 Perusahaan Singapura Berminat Investasi di IKN

Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.(foto: BPMI)

SINGAPURA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada 20 perusahaan swasta Singapura yang menyampaikan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perusahaan-perusahaan Singapura yang berminat investasi di IKN telah menyampaikan 20 surat pernyataan minat atau letter of intent (LoI).

"Saya menyambut baik beberapa hasil Leaders’ Retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura dalam pembangunan IKN Nusantara," ujar Jokowi, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Perusahaan yang dimaksud antara lain Quantum Power, BG&E Group, Aries Investment Management, Ormand Capital, Singtel, JOE Green, SPIC, RE Sustainability, Woodlands Transport, dan Mustafa.

Selanjutnya, Sembcorp Energy Indonesia, ST Engineering, Capital World Limited, CICC, Lek San Group, Scanteak, YCH, SBS Transit, King Wan Corp, HMI Group, LHN Group, Avon Group, Bauer, dan WEnergy Global.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pun mengatakan pihaknya akan mendorong pelaku usaha Singapura menjajaki investasi di IKN dan hadir dalam forum investor yang digelar pada Mei 2023.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Kami menantikan forum investor yang direncanakan pada bulan Mei untuk menunjukkan kepada para investor apa yang ditawarkan Nusantara dan untuk menarik minat mereka pada pembangunan tersebut. Kami akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi dalam forum ini," ujar Lee.

Selain itu, Otorita IKN juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait dengan pengembangan kota layak huni dengan Center for Livable Cities (CLC) Singapura.

Dalam MoU tersebut, CLC berkomitmen untuk melakukan knowledge sharing dan capacity building guna mendukung terwujudnya IKN sebagai kota layak huni.

"Sejak awal IKN didesain untuk menjadi bukan hanya kota yang hijau dan layak huni, namun juga kota yang dicintai warganya, dan untuk itu Otorita IKN terus bermitra dengan kota-kota layak huni di dunia, seperti Singapura," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN