Jokowi Rilis Perpres Baru Soal Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia memiliki empat mekanisme dalam pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) atau carbon pricing seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021.

Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Perpres 98/2021, carbon pricing dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan perhutanan.

"Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon," bunyi Pasal 1 angka 17 Perpres 98/2021 menjelaskan definisi dari perdagangan karbon, dikutip Rabu (17/11/2021).

Perdagangan karbon bisa dilakukan melalui perdagangan dalam negeri serta luar negeri. Perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca serta dapat dilakukan secara lintas sektor.

Perdagangan emisi adalah mekanisme transaksi antarpelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas emisi yang ditentukan, sedangkan offset emisi gas rumah kaca adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh usaha untuk mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

Selanjutnya, pembayaran berbasis kinerja adalah pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.

Pembayaran berbasis kinerja dilakukan terhadap pengurangan emisi yang dihasilkan kementerian, pemda, dan pelaku usaha.

Sementara itu, pungutan atas karbon adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang dan jasa yang memiliki potensi atau kandungan karbon serta atas kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, pungutan dapat dilakukan dalam bentuk pungutan perpajakan oleh pusat dan daerah, pungutan kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Pungutan dilakukan berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan pungutan, menteri keuangan mendapatkan tugas untuk menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pungutan setelah berkoordinasi dengan menteri lingkungan hidup dan kehutanan serta menteri lainnya sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC. (rig)