APBN-P 2016

Jokowi: Realistis, Jangan Terlalu Optimis

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Agustus 2016 | 19:44 WIB
Jokowi: Realistis, Jangan Terlalu Optimis Presiden RI Joko Widodo (Foto: Jokowi.org)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo mendukung penuh keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin memangkas anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Joko Widodo menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan APBN yang kredibel guna membangun kepercayaan masyarakat, terutama dunia usaha.

“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis. Kita tidak usah terlalu optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis,” ucapnya usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hotel Intercontinental, Bandung, Senin lalu (8/8).

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Sebelumnya di paripurna, Sri Mulyani mengumumkan akan memotong anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) dan dana transfer ke daerah, masing-masing sebesar Rp65 triliun dan Rp68,8 triliun.

Pemotongan anggaran muncul lantaran penerimaan pajak tahun 2016 diprediksikan akan mengalami shortfall sekitar Rp219 triliun, termasuk penerimaan dari program pengampunan pajak 2016. Saat itu Sri Mulyani mengatakan akan membuat APBN tetap tumbuh sehat melalui keakuratan dari sisi belanja dan penerimaan.

Joko Widodo ingin membangun trust yang lebih baik dari masyarakat terhadap pemerintah dan menilai langkah yang diambil Sri Mulyani itu merupakan hal yang sangat logis dan terukur. “Ya saya setujui,” tegasnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Presiden menjelaskan ada pos-pos utama yang akan dipotong seperti, biaya operasional dan perjalanan dinas, dan sudah memerintahkan langsung ke Menteri Keuangan untuk mengkajinya lebih lanjut secara teknis. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Tak Sedikit Negara Hadapi ‘Drama’ karena APBN

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP