PEMILU 2024

Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2024 | 10:45 WIB
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wpa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons ditetapkannya pemenang pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini.

Menurutnya, setelah penetapan hasil pilpres secara resmi maka pasangan presiden dan wapres terpilih harus segera menyiapkan diri untuk bekerja setelah dilantik nanti pada Oktober 2024. Terutama, merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan selama kampanye.

"Hari ini KPU menetapkan. Artinya presiden dan wapres terpilih harus menyiapkan diri untuk perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk, setelah pelantikan langsung kerja," kata Presiden Jokowi, Rabu (24/4/2024).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Pemerintahan saat ini, imbuh Jokowi, juga bersedia menyiapkan masa transisi agar presiden dan wakil presiden baru nanti bisa bekerja dengan optimal.

"Kita menyiapkan agar transisi berjalan mulus dan baik sehingga presiden wapres terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau diminta presiden dan wapres terpilih," kata Jokowi.

Presiden mengakui ada dinamika politik termasuk adanya sengketa hasil pemilu 2024 yang dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi. Namun, menurutnya, MK sudah menerbitkan putusannya dan seluruh pihak dinilai perlu menghormati putusan MK tersebut sebagai hasil yang final dan mengikat.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan terkait dengan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Terhadap gugatan sengketa pilpres tersebut, terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja