KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Perintahkan Pemda Kebut Belanja APBD, untuk Apa?

Dian Kurniati | Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:00 WIB
Jokowi Perintahkan Pemda Kebut Belanja APBD, untuk Apa?

Presiden Jokowi Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD 2022.

Jokowi mengatakan percepatan realisasi belanja diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah. Di sisi lain, APBD juga dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.

"Ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang namanya APBD segera keluar agar beredar di masyarakat," katanya, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jokowi mengatakan kenaikan laju inflasi menjadi tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Tingkat inflasi tahun kalender Indonesia tercatat sudah mencapai 3,85% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 4,94%.

Jika dibedah berdasarkan wilayah, provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi yang mencapai 8,55%, disusul Sumatera Barat sebesar 8,01%. Sementara itu, inflasi di Bangka Belitung tercatat sebesar 7,77%, Riau 7,04%, dan Aceh 6,97%.

Menurut Jokowi, gubernur serta bupati dan walikota perlu lebih cermat dalam mengatasi persoalan inflasi. Dalam hal ini, dia berharap pemda turut menggelontorkan dana tidak terduga untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Jokowi lantas membeberkan realisasi belanja daerah hingga saat ini baru tercatat senilai Rp272 triliun. Angka itu setara 39,3% dari pagu belanja yang mencapai Rp1.188,4 triliun.

Di sisi lain, dana simpanan pemda juga menyentuh angka Rp193,4 triliun. Dana simpanan itu naik 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN