Jokowi Minta Serapan Belanja Negara Dikebut, Termasuk untuk UMKM

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk fokus menyelesaikan penyerapan anggaran pemerintah pada akhir tahun yang tersisa kurang dari 1,5 bulan.

Jokowi mengatakan terdapat sejumlah pos anggaran pemerintah yang realisasi serapannya masih kecil. Menurutnya, penyerapan belanja pada APBN dan APBD perlu dipercepat agar berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Saya minta ini agar dipercepat. Sudah November dan mau masuk ke Desember, jadi segera percepat realisasi APBN dan APBD," katanya, Rabu (17/11/2021).

Jokowi menuturkan kementerian, lembaga, dan pemda harus mampu untuk dapat lebih cepat dalam merealisasikan rencana belanja pada akhir tahun ini, terutama yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi.

Dia menyebut realisasi dana perlindungan sosial hingga saat ini baru terealisasi 77% dari DIPA. Kemudian, realisasi program padat karya baru mencapai 67%, sedangkan dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60%.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mendorong semua kementerian dan lembaga mempercepat serapan anggaran. Menurutnya, ada sejumlah pos anggaran yang akan direalisasikan pada sisa tahun ini.

Misal, anggaran belanja di bidang bantuan sosial yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Selain itu, ada juga bantuan dana kepada dunia usaha dan belanja untuk membayar klaim pasien Covid-19.

Dia menyebut ada sekitar 713.900 pasien Covid-19 yang klaim perawatannya akan dibayar negara. Kemudian, pemerintah akan memberikan insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan, baik yang ada di pusat dan daerah melalui APBD.

Pada program perlindungan sosial, penyerapan anggaran akan dilakukan pada program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Lalu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga akan memberikan bantuan produktif Rp600.000 kepada pelaku di bidang pariwisata untuk tiga kali pembayaran. Nanti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menentukan jumlah sasaran dan kriteria penerimanya.

"Ada anggaran untuk pariwisata, yaitu bantuan kepada para pelaku di bidang pariwisata berupa bantuan produktif atau tunai sebesar Rp600.000 untuk 3 kali pembayaran," ujarnya. (rig)