IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Minta Otorita IKN Jadi Model Transformasi Kerja bagi Pemda

Muhamad Wildan | Kamis, 14 Maret 2024 | 11:15 WIB
Jokowi Minta Otorita IKN Jadi Model Transformasi Kerja bagi Pemda

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi model transformasi kerja dan percepatan penyediaan lahan untuk investasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga harus menjadi contoh cara kerja yang efisien dan cepat bagi pemda-pemda lainnya.

"Jadi kami, terutama dari Otorita IKN, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya," ujar Basuki, dikutip Kamis (14/3/2024).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Basuki menerangkan Otorita IKN harus bekerja dengan cepat, tidak berbelit-belit seperti birokrasi pada umumnya. "Justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat, Itu arahannya Bapak Presiden," kata Basuki.

Mengenai penyediaan lahan untuk investasi, Basuki mengatakan Jokowi telah mendorong setiap instansi untuk memperjelas dan mempercepat status lahan. Hal ini berlaku utamanya atas lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

Basuki menerangkan arahan Jokowi terkait penyediaan lahan untuk investasi dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan terkait kecepatan investasi dari para investor.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Lahan bagi investor harus ditetapkan statusnya. Sarannya dari Pak Menteri Investasi, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita IKN asal tidak melanggar aturan. Kerja cepat, tetapi tidak melanggar aturan," ujar Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan investasi perlu segera direalisasikan di lapangan guna mendukung terbentuknya ekosistem perkotaan di IKN.

"Jadi selain istana, kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tentu ada fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kota itu bisa layak huni dan dicintai," ujar Bambang. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja