KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta LPDB Segera Cairkan Rp1 Triliun untuk UMKM

Dian Kurniati | Kamis, 23 Juli 2020 | 13:25 WIB
Jokowi Minta LPDB Segera Cairkan Rp1 Triliun untuk UMKM

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo memerintahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk segera mencairkan dana pembiayaan investasi senilai Rp1 triliun untuk membantu pelaku UMKM.

Jokowi mengatakan dana tersebut harus segera disalurkan kepada para koperasi, untuk dilanjutkan kepada UMKM. Jokowi berharap bantuan modal tersebut bisa membantu UMKM memperbaiki likuiditasnya.

"Uang Rp1 triliun ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi diberikan pada anggota-anggotanya pelaku usaha, secepat-cepatnya," katanya di Istana Negara, Kamis (23/7/2020).

Baca Juga:
Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Jokowi menambahkam pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM tersebut merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional senilai Rp695,2 triliun. Nanti, setiap koperasi akan mendapatkan Rp2 miliar-Rp50 miliar.

Saat ini, lanjutnya, realisasi penyaluran pembiayaan investasi oleh LPDB KUMKM tersebut baru mencapai Rp381 miliar. Presiden meminta dana yang tersisa segera disalurkan dalam hitungan pekan.

Mengenai bunganya, LPDB KUMKM mematok bunga hanya 3% kepada koperasi. Jokowi berharap koperasi juga menerapkan bunga yang kecil kepada nasabahnya, dari yang biasanya 12%.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

"Bunga 3% ini sangat kompetitif sekali. Jadi koperasi diberikannya ke anggotanya juga jangan tinggi-tinggi," ujarnya.

Tidak ketinggalan, Jokowi juga berpesan semua prosedur pengajuan kredit di koperasi oleh nasabah dibuat sederhana dan cepat agar pelaku UMKM bisa segera menggunakan dana itu untuk membangkitkan usahanya.

Dia berharap program pembiayaan investasi tersebut dapat memulihkan perekonomian. Dia menyebut kuartal III/2020 sebagai momen untuk mengungkit perekonomian yang diproyeksi tumbuh minus 4,3%.

"Kita hanya punya waktu ungkitan Juli, Agustus, September. Kalau bisa mengungkit ini, kuartal keempat akan lebih mudah dan tahun depan akan lebih mudah," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN