KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Bank Biayai Pengusaha yang Mau Olah Bahan Mentah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 Agustus 2023 | 11:41 WIB
Jokowi Minta Bank Biayai Pengusaha yang Mau Olah Bahan Mentah

Presiden Jokowi dalam pengukuhan DPN Apindo. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan strategi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 mendatang. Menurutnya, hilirisasi industri adalah kuncinya. Karenanya, Jokowi mendorong perbankan agar mau membiayai pelaku usaha yang mau melakukan pengolahan produk mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Hilirisasi industri yang dimaksud Jokowi mencakup sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Jika hilirisasi dilakukan, Indonesia bisa memberikan nilai tambah terhadap setiap komoditas yang diproduksinya.

"Kalau itu bisa kita lakukan, hilirisasi untuk semua mineral, perkebunan, semuanya bisa dihilirisasi. Kalau hitung-hitungannya World Bank, McKinsey, IMF, OECD, itu di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju [lebih awal]," kata Jokowi dalam pengukuhan DPN Apindo, dikutip pada Selasa (1/8/2023).

Baca Juga:
Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Presiden melanjutkan, hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal penciptaan lapangan kerja misalnya, Jokowi menyampaikan hilirisasi mampu membuka kesempatan bagi para calon pekerja secara signifikan.

"Di Sulteng [Sulawesi Tengah], sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng," kata Jokowi.

Selanjutnya, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sepanjang periode 2014-2015, Jokowi mengungkapkan, ekspor bahan mentah hanya menyumbangkan Rp31 triliun kepada negara.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

"Setelah hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Kembali lagi, dari US$2,1 billion melompat menjadi US$33,8 billion. Jadi, melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunan saja," ujarnya.

Selain itu, Presiden menuturkan bahwa hilirisasi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jokowi memberi contoh dengan yang terjadi di Maluku Utara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah di sana hanya bertahan di level 5,7% setiap tahunnya sebelum digencarkan hilirisasi industri.

Baca Juga:
DHE SDA Wajib Parkir 100% Setahun, Aturan Insentif Pajak Tak Direvisi

"Setelah hilirisasi jadi 23%. Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak-Ibu bisa bayangkan agregat dari semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa program hilirisasi ini tidak berhenti hanya pada industri mineral saja, tetapi juga pada sektor lainnya. Untuk itu, Presiden mengajak para pengusaha untuk turut mendukung program hilirisasi tersebut.

"Kita harus mulai, Apindo harus mulai berpikir ke sana. Semua produk yang masih dikirim mentahan harus mulai [dikirim barang setengah jadi atau barang jadi]. Bank juga harus berpikir mau membiayai hilirisasi di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan,” kata Presiden Jokowi. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Selasa, 28 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Sabtu, 25 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

DHE SDA Wajib Parkir 100% Setahun, Aturan Insentif Pajak Tak Direvisi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP