KEBIJAKAN ENERGI

Jokowi Larang Perusahaan ‘Serobot’ Lahan Milik Masyarakat Lokal

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 21 September 2024 | 13:00 WIB
Jokowi Larang Perusahaan ‘Serobot’ Lahan Milik Masyarakat Lokal

Foto udara asap mengepul dari tumpukan material tambang batu bara di tempat pertambangan terbuka Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (9/8/2024). Kebakaran material batu bara di tempat tersebut telah terjadi sejak sebulan lalu dan mulai meredup dalam beberapa hari terakhir setelah adanya upaya pemadaman oleh sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengedepankan pemerataan dan mengutamakan hak-hak masyarakat di daerah dalam mengundang investasi.

Salah satu isu yang paling krusial adalah pemanfaatan lahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama melarang monopoli perusahaan terhadap lahan.

"Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo menginstruksikan kami untuk menjaga hak-hak rakyat dan masyarakat daerah. Jika lahan sudah dimiliki masyarakat lokal, jangan sampai diserobot oleh oknum-oknum perusahaan tertentu. Tidak boleh ada monopoli, harus ada pemerataan," kata Bahlil saat melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang baru, dikutip pada Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Bahlil menegaskan pentingnya mengedepankan peran negara dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM memegang peranan penting sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur pengelolaan kekayaan alam, termasuk mineral, batu bara, gas, minyak, dan energi baru terbarukan.

"Kementerian ini adalah kementerian yang mengelola hampir seluruh kekayaan alam kita, terutama terkait mineral, batubara, gas, minyak, serta energi baru dan terbarukan," ujar Bahlil.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Pengelolaan sumber daya ini, lanjut Bahlil, harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi pun, imbuh Bahlil, selalu memberikan amanat agar pengelolaan sumber daya negara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi memberikan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memastikan kesejahteraan rakyat.

"Kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ketika terjadi ketimpangan, negara harus hadir untuk memperbaikinya," tutup Bahlil.

Pengelolaan sektor ESDM menjadi krusial, mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan korporasi semata. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya