Jokowi Instruksikan Realokasi Anggaran Fokus ke Tiga Sektor, Apa Saja?

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur dan bupati/walikota untuk segera merealokasi anggaran yang tidak penting untuk penanganan virus Corona.

Jokowi mengatakan anggaran yang menjadi proritas pemerintah di tengah pandemik Corona atau Covid-19 antara lain di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, serta insentif ekonomi untuk pelaku usaha dan UMKM.

“Banyak sekali ini yang tidak prioritas, pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas, saya minta dipangkas,” katanya saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Jumat (20/3/2020).

Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah untuk juga turut serta dalam melakukan realokasi anggaran. Menurutnya, apabila realokasi dilakukan secara bersama-sama, efek dalam penanganan Covid-19 akan lebih terasa.

Pada program jaring pengaman sosial, Jokowi berharap bisa menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok miskin. Dia mewaspadai risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang semua 3% dipangkas separuh menjadi hanya 1,5%.

Menurutnya, ekonomi di dalam negeri harus tetap dijaga meski sulit mencapai target pertumbuhan 5%. Salah satunya dengan memastikan konsumsi masyarakat tetap tumbuh melalui berbagai bantuan sosial.

Presiden lantas memerintahkan penyaluran bansos PKH, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu sembako segera direalisasikan untuk membantu masyarakat miskin.

Demikian pula pada dana desa yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa. Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa agar penyaluran dana desa difokuskan pada program-program padat karya.

Terakhir, Jokowi ingin ada stimulus untuk kelompok UMKM agar tetap bisa berproduksi meski ada virus Corona. Misalnya, berupa kemudahan kredit untuk usaha kecil, yang bisa diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Berikan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak khususnya UMKM dan sektor informal sehingga aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan PHK,” katanya. (rig)