Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sidang kabinet yang pertama kali diadakan di IKN tersebut membahas evaluasi pemerintahan pada tahun ini serta perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/YU
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan sidang kabinet paripurna yang perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Senin (12/8/2024).
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ke IKN salah satunya bertujuan mendorong pemerataan ekonomi. Menurutnya, sejumlah investor juga telah merealisasikan investasi di IKN.
"Per hari ini, perlu saya sampaikan sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 [proyek] yang sudah groundbreaking," katanya.
Apabila diperinci, proyek yang sudah mulai dikerjakan terdiri atas 6 proyek di bidang pendidikan, 3 proyek kesehatan, 10 ritel dan logistik, 8 hotel, 2 energi dan transportasi, 14 kantor dan perbankan, 9 hunian dan area hijau, serta 3 media dan teknologi.
Jokowi menuturkan tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kota negara dari nol. IKN pun dibangun dengan konsep kota hutan (forest city), kota pintar (smart city), dan kota yang nyaman ditinggali (liveable city).
Pembangunan gedung di IKN diarahkan pada green building dengan prioritas akses untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda. Selain itu, ekonomi di IKN juga didorong untuk ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, dan financial center.
Presiden menambahkan pembangunan IKN akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Sebab, pemindahan ke IKN akan mendorong pemerataan ekonomi mengingat 58% PDB Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Pemerintah juga ingin mendorong pemerataan penduduk karena 56% populasi Indonesia berada di Pulau Jawa. Di sisi lain, beban pada wilayah Jakarta juga dinilai sudah terlalu padat.
"Kami ingin memeratakan untuk juga ke luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," ujar Jokowi.
Terkait dengan percepatan investasi di IKN, Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN berdasarkan Keppres 25/2024. Satgas tersebut bertugas mempercepat realisasi investasi dengan diketuai Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
