KERJA SAMA BILATERAL

Jokowi Bertemu dengan Biden, Bahas Investasi hingga Perpanjangan GSP

Dian Kurniati | Rabu, 15 November 2023 | 14:00 WIB
Jokowi Bertemu dengan Biden, Bahas Investasi hingga Perpanjangan GSP

Presiden Jokowi tiba di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11/2023) sekira pukul 16.20 WS atau Selasa (14/11/2023) pukul 04.20 WIB. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas setidaknya 6 topik ketika bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington DC.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan salah satu topik yang dibahas ialah kesepakatan meningkatkan status hubungan bilateral dari strategic partnership menjadi comprehensive strategic partnership (CSP). Kesepakatan ini bakal memperkuat kerja sama kedua negara.

"CSP Indonesia-Amerika Serikat akan menjadi pondasi kuat untuk penguatan kerja sama bilateral, terutama di bidang ekonomi," katanya, dikutip pada Rabu (15/11/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Retno menuturkan topik kedua yang dibahas Jokowi-Biden ialah disepakati penguatan kerja sama mineral kritikal. Nanti, akan dibentuk rencana kerja (work plan) menuju pembentukan critical minerals agreement (CMA).

Apabila CMA sudah dimiliki, Indonesia akan dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di AS secara berkesinambungan untuk jangka panjang.

Kemudian, kedua pemimpin membahas Just Energy Transition Partnership (JETP). Jokowi menyebut AS mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk program mempensiunkan PLTU serta pengembangan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Hal yang dibahas berikutnya ialah Indonesia yang telah terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari AS. Hal ini akan membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikonduktor.

Setelah itu, dibahas pula pentingnya perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dalam meningkatkan perdagangan Indonesia. Secara periodik, United States Trade Representative (USTR) juga akan mengkaji pemberian fasilitas keringanan bea masuk atau GSP.

Fasilitas GSP biasanya diberikan untuk negara berkembang dan negara terbelakang. Indonesia sempat dicoret dari daftar negara yang menerima fasilitas GSP pada awal 2020, tetapi kembali diberikan pada akhir 2020.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Topik yang dibahas berikutnya ialah mengenai komitmen AS dalam memberikan dukungan terhadap aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

"Selain kerja sama bilateral, kedua presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza," ujar Retno.

Pada 13 November 2013, Jokowi memperoleh undangan Biden untuk berkunjung ke White House. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diundang AS untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC menjelang KTT APEC di San Francisco. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja