SIDANG TAHUNAN MPR 2024

Jelang Pilkada, Pemilu 2024 Harus Jadi Bahan Instrospeksi

Muhamad Wildan | Jumat, 16 Agustus 2024 | 11:35 WIB
Jelang Pilkada, Pemilu 2024 Harus Jadi Bahan Instrospeksi

Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pengalaman pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus menjadi bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pemilu ke depan.

Pasalnya, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

"Yang sudah baik mari kita pertahankan, dan yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki," kata Puan dalam sidang tahunan MPR yang digelar hari ini, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dalam pidatonya, Puan mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya perlu menjadi kritik dan otokritik bagi seluruh elemen bangsa.

"Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil," kata Puan.

Menurut Puan, partisipasi pemilih yang tinggi bukanlah satu-satunya penentu kualitas pemilu. Kualitas pemilu juga harus dilihat dan dinilai dari seberapa bebas rakyat bisa menggunakan hal pilihnya. "Apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut," kata Puan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Puan pun menekankan bahwa seluruh elemen negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika politik dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, makin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Etika politik dimaksud salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya dalam memberikan pemilihan secara bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

"Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlaku adagium suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox dei," ujar Puan.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja