Ketua DPR Puan Maharani.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pengalaman pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus menjadi bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pemilu ke depan.
Pasalnya, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
"Yang sudah baik mari kita pertahankan, dan yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki," kata Puan dalam sidang tahunan MPR yang digelar hari ini, Jumat (16/8/2024).
Dalam pidatonya, Puan mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya perlu menjadi kritik dan otokritik bagi seluruh elemen bangsa.
"Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil," kata Puan.
Menurut Puan, partisipasi pemilih yang tinggi bukanlah satu-satunya penentu kualitas pemilu. Kualitas pemilu juga harus dilihat dan dinilai dari seberapa bebas rakyat bisa menggunakan hal pilihnya. "Apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut," kata Puan.
Puan pun menekankan bahwa seluruh elemen negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika politik dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, makin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Etika politik dimaksud salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya dalam memberikan pemilihan secara bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.
"Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlaku adagium suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox dei," ujar Puan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.