Jaringan Faktur Pajak Fiktif Dibongkar, Terdakwa Didenda Rp112 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana penjara sekaligus denda terhadap 2 terpidana tindak pidana perpajakan.

Kedua terpidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Tindak pidana yang dimaksud adalah secara sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AK alias VA dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan terdakwa JP dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan," ujar Bawono Effendi membacakan putusan, Kamis (16/2/2023).

Tak hanya dijatuhi hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga harus membayar denda masing-masing senilai Rp112,25 miliar. Denda wajib dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila denda tidak dilunasi oleh terdakwa dalam kurun waktu tersebut, kejaksaan berwenang untuk menyita harta benda milik terdakwa. Harta sitaan akan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan.

"Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa akan dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan," ujar Effendi membacakan putusan.

Perlu diketahui, sidang putusan yang dilakukan kali ini merupakan sidang ke-16 yang mengungkap jaringan penerbit faktur pajak fiktif.

Selama proses penyidikan, terdakwa telah diberi kesempatan untuk melunasi jumlah pokok pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh terdakwa.

Upaya penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perpajakan.

Sepanjang 2022 lalu, DJP mencatat penerbitan faktur pajak fiktif masih menjadi modus operandi tindak pidana perpajakan yang banyak ditemui. Baca 'Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta'.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor menegaskan otoritas pajak terus melakukan berbagai langkah untuk menekan modus operandi yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak.

"DJP terus memperbaiki proses bisnis penegakan hukum melalui reformasi perpajakan," katanya.

Neilmaldrin menuturkan modus operandi penghindaran pajak akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara. Untuk itu, lanjutnya, langkah reformasi perlu dilakukan agar celah penghindaran pajak dapat ditekan. (sap)