PEREKONOMIAN INDONESIA

Jaga Kesehatan Neraca Pembayaran Indonesia, Ini Permintaan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 April 2019 | 13:40 WIB
Jaga Kesehatan Neraca Pembayaran Indonesia, Ini Permintaan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong penggunaan sumber ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ini penting untuk menjaga kesehatan neraca pembayaran nasional.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT. Geo Dipa Energi di Dieng dan Patuha. Menurutnya, kebutuhan energi akan terus naik seriing ekonomi yang bertumbuh.

Oleh karena itu, upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional tanpa membebani neraca pembayaran dengan impor minyak. Melimpahnya sumber energi terbarukan harus dimanfaatkan secara optimal ke depannya.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Energi terbarukan seperti geothermal sangat penting untuk bisa digali sehingga Indonesia akan tumbuh dan memiliki produksi listrik hingga 50.000 MW tanpa menciptakan tekanan kepada neraca pembayaran dengan impor minyak yang makin besar,” katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Kamis (25/4/2019).

Dia menjabarkan pemanfaatakan sumber energi panas bumi di Indonesia masih jauh dari optimal karena baru sekitar 7%. Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong pembangunan pembangkit listrik semacam panas bumi.

Pasalnya, pembiayaan untuk energi terbarukan terbuka luas di lembaga internasional. Proyek PLTP di Dieng dan Patuha menjadi contoh nyata melimpahnya sumber pembiayaan internasional.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Kedua proyek dengan kapasitas produksi 2x60 MW itu didanai Asian Development Bank (ADB). Adapun nilai proyek untuk pembangunan kedua pembangkit tersebut menelan dana sebesar US$300 juta.

"Indonesia ada di negara ring of fire dan sisi positifnya belum kita tuai. Kita perlu kolaborasi dengan BUMN untuk mewujudkan potensi geothermal di Indonesia. Kemudian tidak menutup kemungkinan peran swasta untuk produksi listrik dari geothermal yangaffordable untuk masyarakat," imbuhnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan