KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jaga Ekonomi, Sri Mulyani Minta Pemda Tingkatkan Belanja Daerah

Dian Kurniati | Selasa, 31 Oktober 2023 | 10:00 WIB
Jaga Ekonomi, Sri Mulyani Minta Pemda Tingkatkan Belanja Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja daerah sebelum tutup buku.

Sri Mulyani mengatakan optimalisasi belanja daerah dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. Terlebih, situasi ekonomi global saat ini sedang dalam tekanan.

"Saya harap pemerintah daerah juga mengoptimalkan APBD untuk mendukung langkah ekspansi ini. Kami di @kemenkeuri akan selalu siap memberikan dukungan," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Hingga September 2023, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp701,51 triliun atau 54,8% dari pagu Rp1.278,15 triliun. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 5,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan belanja ini didorong oleh perbaikan penyerapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Sri Mulyani berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja belanjanya sampai dengan akhir tahun.

Dia menilai ekonomi Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada beberapa tantangan dari eksternal. Misal, defisit APBN AS yang melebar yang disertai fluktuasi situasi politik sehingga kenaikan suku bunga hingga menyentuh 5%.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Kondisi itu lantas menyebabkan maraknya penarikan dolar AS dari seluruh dunia untuk diinvestasikan kembali ke AS sehingga indeks dolar AS menguat, sedangkan mata uang lain mengalami pelemahan, termasuk rupiah.

Selain itu, tantangan lainnya juga datang dari China dan Uni Eropa yang memberikan dampak kepada hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia.

Meski begitu, situasi Indonesia masih relatif baik dibandingkan dengan negara lain. Alasannya, APBN mampu bekerja sebagai shock absorber sehingga tekanan yang berasal dari luar dapat diredam dan tidak menghantam masyarakat secara langsung.

"Terutama di sisa 2 bulan terakhir tahun anggaran 2023 ini, APBN akan melakukan ekspansi untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari tekanan situasi ekonomi global," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen