LAPORAN OECD

Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Biaya Kepatuhan UMK Perlu Diringankan

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Desember 2020 | 12:01 WIB
Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Biaya Kepatuhan UMK Perlu Diringankan

Perajin menjemur cobek berbahan tanah liat di Desa Sumedangan, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (10/12/2020). Forum on Tax Administration berpandangan small and medium enterprises atau usaha kecil dan menengah (UMK) memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian. Karena itu, biaya kepatuhan pajaknya harus diringankan. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri/foc)

PARIS, DDTCNews—Forum on Tax Administration (FTA) berpandangan small and medium enterprises atau usaha kecil dan menengah (UMK) memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian.

UMK menyerap kurang 60% tenaga kerja dan memiliki kontribusi 50%-60% dari penciptaan nilai tambah ekonomi. Meski demikian, UMK dihadapkan tantangan dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu, otoritas pajak memiliki peran penting dalam meringankan beban kepatuhan UMK.

"Otoritas pajak tidak akan mampu menjawab semua tantangan UMK. Namun, setidaknya otoritas pajak bisa mengambil peran penting dalam menekan compliance cost UMK," tulis FTA pada laporan Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning, dikutip Kamis (10/12/2020).

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Secara lebih terperinci, FTA mendorong otoritas pajak untuk mengidentifikasi aspek sistem perpajakan yang menjadi beban UMK dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Otoritas pajak dan lembaga pemerintah lain dapat mengevaluasi dan mengurangi beban administrasi perpajakan tersebut.

Selanjutnya, otoritas pajak juga perlu menciptakan keadilan pajak dengan cara mengurangi beban kepatuhan pajak bagi UMK yang patuh dan meningkatkan effort bagi UMK yang cenderung tidak patuh.

FTA menuliskan otoritas pajak perlu mengambil kebijakan secara strategis dan holistik dalam merespons tantangan yang dihadapi UMK melalui teknologi informasi, compliance by design, dan kolaborasi antarinstansi pemerintahan.

Baca Juga:
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

"Kunci dari kebijakan ini adalah bagaimana UMK dapat meningkatkan pemahamannya atas iklim usaha, hambatan, dan peluang ke depan untuk mendukung pemenuhan kewajiban pajak yang lebih baik," tulis FTA.

Laporan Supporting SMEs to Get Tax Right Series: Strategic Planning sendiri adalah salah satu laporan yang dirilis pada pertemuan anggota FTA di Paris, Prancis pekan ini, di samping 3 laporan lainnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 12:01 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PPN Tetap Naik Jadi 12% Per Januari 2025, PPh Final UMKM Diperpanjang

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra