KINERJA FISKAL

Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Juli 2021 | 15:01 WIB
Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus

Kinerja penerimaan pajak semester I/2021. (APBN Kita Juli 2021)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun realisasi total penerimaan pajak pada semester I/2021 sudah tumbuh 4,9%, pos pajak penghasilan (PPh) masih negatif.

Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPh tercatat senilai Rp325,47 triliun atau mencapai 58,4% dari total penerimaan pajak Rp557,77 triliun. Meskipun masih dominan, kinerja penerimaan PPh pada semester I/2021 ini tercatat minus 1,46% secara tahunan.

Jika diperinci, realisasi penerimaan PPh nonmigas tercatat senilai Rp303,17 triliun atau 47,52% dari target Rp638,00 triliun. Capaian itu turun 2,9% secara tahunan. Sementara realisasi penerimaan PPh migas senilai Rp22,31 triliun atau tumbuh 23,54% secara tahunan.

Baca Juga:
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

“Kinerja PPh nonmigas mengalami kontraksi sebesar 2,91% (yoy), masih lebih baik dari kontraksi periode yang sama tahun 2020 sebesar 10,08% dan kontraksi triwulan I/2021 sebesar 12,19%. [Ini] menunjukkan tren pemulihan menuju zona positif,” tulis otoritas dalam dokumen APBN Kita Juli 2021, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Otoritas menyebutkan hampir seluruh jenis penerimaan PPh masih mengalami tekanan pada semester I/2021. Hanya setoran PPh Pasal 26 dan PPh final yang mampu tumbuh positif pada 6 bulan pertama 2021.

Selain PPh, kinerjaan penerimaan pajak pos lainnya tercatat sudah tumbuh positif. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp217,66 triliun atau tumbuh 14,84% secara tahunan.

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kinerja penerimaan PPN dan PPnBM tersebut menyumbang sekitar 39% dari total penerimaan pajak pada semester I/2021. Kinerja tersebut sekaligus mencapai sekitar 41,98% dari target yang dipatok dalam APBN senilai Rp518,55 triliun.

Selanjutnya, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya tercatat senilai Rp14,63 triliun. Kinerja itu sekaligus mencatatkan pertumbuhan 22,69% secara tahunan atau mencapai 53,67% dari target Rp27,26 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci