KOTA PEKANBARU

Jabatan Kepala Bapenda Siap Dicopot Jika Gagal Penuhi Target PAD

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
Jabatan Kepala Bapenda Siap Dicopot Jika Gagal Penuhi Target PAD

Ilustrasi. 

PEKANBARU, DDTCNews – Wali Kota Pekanbaru memegang komitmen Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengaku siap melepaskan jabatan jika tidak bisa memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang 2019.

Pernyataan Wali Kota Pekanbaru Firdaus ini disampaikannya setelah mendengar penegasan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin yang siap dicopot dari jabatannya jika target PAD pada 11 sektor pajak senilai Rp804 miliar tidak dapat dipenuhi.

“Bila tidak capai target mereka bersedia jabatannya dicopot. Kita akan laksanakan itu,” tegasnya di Pekanbaru, Senin (11/2/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Berdasarkan catatan Bapenda Kota Pekanbaru, realisasi PAD pada 2018 tercatat hanya sebesar Rp501,41 miliar atau tumbuh 2,96% dibanding realisasi 2017 yang mencapai Rp487 miliar. Pertumbuhan itu tercatat lebih rendah dari periode sebelumnya.

Realisasi PAD pada 2017 yang tercatat senilai Rp487 miliar ternyata sekaligus menorehkan pertumbuhan cukup signifikan hingga 25,19% dibandingkan dengan realisasi PAD pada 2016. Pada 2016, realisasi PAD tercatat senilai Rp389,23 miliar.

Untuk mengejar target PAD 2019, Firdaus menyarankan Bapenda agar memperkuat sinergi dengan lurah dan camat. Hal ini akan membuat pemenuhan target PAD lebih cepat. Menurutnya, jika seluruh masyarakat taat dan patuh bayar pajak, realisasi PAD senilai Rp1 triliun juga bisa dicapai.

Baca Juga:
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Terkait upaya mengejar target PAD 2019, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengungkapkan sudah ada 251.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan (PBB) yang diserahkan. Jumat SPPT ini berpotensi menambah penerimaan Rp158 miliar.

“SPPT PBB dibagikan ke sejumlah warga di 12 kecamatan dan 83 kelurahan di sekitar wilayah Kota Pekanbaru,” ungkap Zulhelmi, seperti dilansir Hallo Riau.

Zulhelmi menegaskan jika camat dan lurah tidak sanggup bersinergi lebih baik untuk mempercepat penerimaan PBB dengan menyampaikan SPPT PBB ke setiap warga, Wali Kota Pekanbaru juga tidak segan untuk segera mencopot jabatan tersebut. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha