IRLANDIA

Jabat Posisi Penting, Menteri Keuangan Enggan Ubah Tarif PPh Badan

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Juli 2020 | 09:28 WIB
Jabat Posisi Penting, Menteri Keuangan Enggan Ubah Tarif PPh Badan

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe. (foto: Niall Carson/PA Wire)

DUBLIN, DDTCNews—Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe berkomitmen untuk tidak mengutak-atik tarif pajak penghasilan badan domestik meski telah menjabat sebagai Presiden Eurogroup atau pemimpin menteri keuangan se-Uni Eropa.

Donohoe mengatakan kepentingan perpajakan Irlandia tetap akan dilindungi. Salah satunya adalah mempertahankan tarif PPh Badan sebesar 12,5% meski banyak mendapatkan kritik dari beberapa negara anggota Uni Eropa.

"Pada masa kampanye, saya pikir mereka (para menteri keuangan di zona Uni Eropa) sudah mengerti kepentingan nasional Irlandia (terkait pajak korporasi)," katanya dikutip Senin (13/7/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Donohoe mengakui kebijakan tarif PPh Badan dari Irlandia kerap dikritik oleh negara Eropa lainnya. Prancis dan Jerman tercatat secara terbuka mengkritik kebijakan tarif PPh badan yang diterapkan Irlandia.

Hal itu dikarenakan tarif PPh badan Irlandia yang tergolong rendah itu dianggap membuka ruang bagi korporasi multinasional untuk membayar pajak jauh lebih rendah dari negara atau yurisdiksi lain dengan menjadi subjek pajak dalam negeri Irlandia.

Meski begitu, Donohoe tetap bersikukuh untuk tidak mengutak-atik kebijakan pajak Irlandia. Dia menilai terdapat isu lainnya yang lebih prioritas untuk dikerjakan di antaranya pemulihan ekonomi Uni Eropa akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

"Kami berada berada di tengah-tengah tantangan ekonomi yang sangat hebat. Agenda pemulihan ekonomi kawasan akibat pandemi Covid-19 akan menjadi fokus utama dalam 30 bulan ke depan," jelas Donohoe.

Bos otoritas fiskal Irlandia itu menyatakan rencana bantuan Uni Eropa senilai €750 miliar memerlukan kesepakatan bersama untuk diimplementasikan, terutama perihal bentuk bantuan yaitu antara hibah atau pinjaman lunak.

"Prioritas utama adalah mencapai kesepakatan terkait dana pemulihan dan bagaimana implementasinya. Eropa saat ini sedang menghadapi tantangan resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II," imbuhnya dilansir News Talk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 Juli 2020 | 12:19 WIB

#MariBicara kartu prakerja Menurut saya adalah ide yang dari pemerintah pusat untuk generasi muda Indonesia dalam mencari pekerjaan. atau Dengan pemberian dana berupa dana insentif itu dapat digunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha. karena tujuan dari kartu prakerja adalah untuk mengurangi pengangguran.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP