KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Istana Ungkap Dekarbonisasi Beri Manfaat Ekonomi Rp 7.000 Triliun

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Februari 2024 | 14:00 WIB
Istana Ungkap Dekarbonisasi Beri Manfaat Ekonomi Rp 7.000 Triliun

Pemandangan kolam penampungan cairan limbah gas metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kawatuna di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/1/2024). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.v

JAKARTA, DDTCNews - Dekarbonisasi atau pelaksanaan pembangunan rendah karbon diyakini mendukung pembukaan lapangan kerja baru.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerukan kepada semua pihak untuk memiliki kesadaran dalam menekan emisi karbon dalam menjalankan pembangunan agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dekarbonisasi adalah peluang bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru," kata Moeldoko saat menerima audiensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Expert Indonesia (ACEXI), Senin (5/2/2024).

Baca Juga:
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

Moeldoko lantas mengutip laporan World Bank berjudul Indonesia’s Low-Carbon Developmen Pathway yang terbit pada 2022 lalu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dekarbonisasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai Rp7.000 triliun bagi Indonesia pada 2060.

Manfaat ekonomi tersebut mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan biaya kesehatan. Bank Dunia juga menyatakan dekarbonisasi di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 11 juta pada 2060.

Moeldoko mengakui tidak mudah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dekarbonisasi karena cakupannya sangat luas.

Baca Juga:
OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Untuk itu, sambung dia, ACEXI sebagai organisasi yang menaungi para ahli emisi karbon diharapkan bisa menjadi mitra strategis sekaligus jembatan bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, terutama bagi para pelaku ekonomi agar terlibat langsung dalam proses dekarbonisasi di Indonesia.

"Sebaiknya upaya yang akan dilakukan dituangkan dalam suatu rencana kerja yang membumi dan dapat diimplementasikan dalam jangka pendek. Jangan seperti mengecat langit," pesan Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menegaskan kebijakan dan orientasi pembangunan Indonesia berpijak pada ekonomi hijau atau green economy. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, hingga percepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Baca Juga:
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

"Presiden juga mengamanatkan untuk memaksimalkan potensi kredit karbon di Indonesia. KSP juga bergerak soal ini, kita bentuk Tim Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum ACEXI, Lastyo Lukito, menyatakan pihaknya telah menginisiasi gerakan dekarbonisasi. Melalui gerakan tersebut, jelas dia, diharapkan bisa mendorong masyarakat semakin menyadari akan pentingnya transisi ekonomi hijau.

"Salah satu yang kita siapkan, kita sudah bangun training sertifkasi dan lainnya," ucap Lastyo.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 November 2024 | 16:00 WIB PAJAK KARBON

OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Kamis, 21 November 2024 | 11:47 WIB KTT G-20 BRASIL

Prabowo Tagih Kredit Karbon Negara Maju, Tawarkan Carbon Storage

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax