DANA REPATRIASI

Investor Tunggu Situasi Adem

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 April 2017 | 17:15 WIB
Investor Tunggu Situasi Adem

JAKARTA, DDTCNews—Dana hasil repatriasi dalam program pengampunan pajak menjadi dana yang diidam-idamkan oleh sejumlah pengembang. Namun, realisasi dana repatriasi itu ke sektor properti masih terhambat karena situasi politik yang belum kondusif.

Wahyuni Sutantri, Direktur PT Adhi Persada Properti mengakui masih belum menikmati dana hasil repatriasi program pengampunan pajak. Menurutnya hal ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yakni pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang masih cukup memanas.

"Kami hampir sama lah dengan pengembang lain yang belum bisa menikmati dana repatrisasi dari program tax amnesty itu. Tapi, semoga saja setelah selesai hajatan DKI 1, perekonomian semakin membaik dan berdampak baik bagi sektor properti," ujarnya kepada DDTCNews, Jumat (7/4).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kendati demikian, ia mengakui pemilihan Gubernur DKI Jakarta bukan menjadi masalah utama. Namun, cukup berpengaruh terhadap investor yang menginginkan berinvestasi di sektor properti.

"Investor sepertinya masih wait and see untuk membelanjakan uangnya, karena dilihat eskalasi politik akibat hajat DKI 1 yang sedikit memanas. Apa lagi auranya seperti hajat Pilpres," tuturnya.

Pemerintah sejatinya telah mempersiapkan berbagai instrumen investasi kepada investor untuk mengembangkan hartanya. Namun, pemilihan instrumen investasi tersebut menjadi sepenuhnya kewenangan investornya sendiri.

Di samping itu, program pengampunan pajak hanya mampu meraup dana hasil repatriasi senilai Rp147 triliun atau hanya sekitar 14,7% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000 triliun. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China