DANA REPATRIASI

Investor Tunggu Situasi Adem

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 April 2017 | 17:15 WIB
Investor Tunggu Situasi Adem

JAKARTA, DDTCNews—Dana hasil repatriasi dalam program pengampunan pajak menjadi dana yang diidam-idamkan oleh sejumlah pengembang. Namun, realisasi dana repatriasi itu ke sektor properti masih terhambat karena situasi politik yang belum kondusif.

Wahyuni Sutantri, Direktur PT Adhi Persada Properti mengakui masih belum menikmati dana hasil repatriasi program pengampunan pajak. Menurutnya hal ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yakni pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang masih cukup memanas.

"Kami hampir sama lah dengan pengembang lain yang belum bisa menikmati dana repatrisasi dari program tax amnesty itu. Tapi, semoga saja setelah selesai hajatan DKI 1, perekonomian semakin membaik dan berdampak baik bagi sektor properti," ujarnya kepada DDTCNews, Jumat (7/4).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Kendati demikian, ia mengakui pemilihan Gubernur DKI Jakarta bukan menjadi masalah utama. Namun, cukup berpengaruh terhadap investor yang menginginkan berinvestasi di sektor properti.

"Investor sepertinya masih wait and see untuk membelanjakan uangnya, karena dilihat eskalasi politik akibat hajat DKI 1 yang sedikit memanas. Apa lagi auranya seperti hajat Pilpres," tuturnya.

Pemerintah sejatinya telah mempersiapkan berbagai instrumen investasi kepada investor untuk mengembangkan hartanya. Namun, pemilihan instrumen investasi tersebut menjadi sepenuhnya kewenangan investornya sendiri.

Di samping itu, program pengampunan pajak hanya mampu meraup dana hasil repatriasi senilai Rp147 triliun atau hanya sekitar 14,7% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000 triliun. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?