PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Dian Kurniati | Jumat, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri memberikan pengawalan terhadap realisasi investasi yang masuk ke berbagai daerah.

Jokowi mengatakan investasi perlu terus ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi tak bergantung hanya pada APBN. Untuk itu, ia meminta Polri membantu pemerintah daerah menghilangkan semua hambatan dalam menarik investor.

"Kalau ada yang mengganggu di daerah, urusan investasi, kawal, dan dampingi agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan karena kunci dan penggerak ekonomi kita ada di situ," katanya dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Jokowi menuturkan investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi akan mencapai Rp900 triliun, dan kembali naik menjadi Rp1.200 triliun pada tahun depan.

Dia meminta semua jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah untuk mengawal investasi sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan merata. Menurutnya, pengawalan Polri diperlukan untuk setiap investasi, baik yang masih berupa komitmen maupun yang sedang direalisasikan.

Presiden mengaku telah meminta Kapolri Listyo Sigit mengawasi peran kapolda dalam mengawal investasi di daerah. Apabila kapolda tidak menjalankan tugas dengan baik maka akan ada sanksi berupa pencopotan jabatan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Kalau memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras. Tapi enggak bisa, dia (akan) diganti," ujarnya.

Jokowi menambahkan kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar 15%-18%, sedangkan sisanya berasal dari sektor swasta. Untuk itu, setiap potensi ekonomi dari swasta harus dioptimalkan, termasuk investasi.

Pada 2020, lanjutnya, investasi yang masuk ke Indonesia makin merata antarwilayah. Porsi investasi yang masuk ke Pulau Jawa sebanyak 48,3%, sedangkan 51,7% lainnya ke luar Pulau Jawa.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

"Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu, lebih dari 68% itu ada di Jawa," tuturnya.

Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 pada kisaran 4,5%-5,5%. Untuk 2022, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN