SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Muhamad Wildan | Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB
Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta instansi untuk segera menyelesaikan perincian formasi.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen calon aparatur negeri sipil (CASN) 2024 akan dibuka apabila perincian formasi yang diajukan instansi sudah selesai divalidasi.

"Kita harap instansi yang belum mengirimkan perincian formasi/kebutuhan dapat segera merampungkan dengan meng-input pada sistem informasi aparatur sipil negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Anas, dikutip pada Sabtu (4/5/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Anas mengatakan instansi seharusnya sudah selesai menyusun perincian kebutuhan pada 30 April 2024. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa instansi dengan alokasi formasi besar yang belum menyelesaikan perincian.

Hingga 2 Mei 2024, tercatat sudah ada 602 instansi pemerintah yang sudah melaporkan perincian formasi ke dalam SIASN. Namun, masih terdapat 4 instansi yang masih belum membuat perincian formasi.

Selanjutnya, terdapat 36 instansi yang masih dalam proses menyusun perincian formasi. Tercatat ada 39 instansi yang sudah selesai menyusun perincian formasi tetapi belum mengajukan digital signature SPTJM oleh PPK.

Baca Juga:
Seleksi PPPK Periode Pertama Dibuka, DJP Ingatkan Cara Pakai Meterai

Kemudian, terdapat 371 instansi yang perincian formasinya sedang diverifikasi oleh BKN. Terakhir, ada 152 instansi yang perincian formasinya sudah selesai diverifikasi dan sedang menunggu digital signature kepala BKN.

Pemerincian formasi di beberapa instansi masih terkendala karena instansi masih melakukan pemetaan jabatan. Tak hanya itu, terdapat instansi yang tidak mengetahui jumlah pegawai non-ASN di instansinya.

Terakhir, terdapat beberapa instansi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data peta jabatan pada layanan elektronik SIASN BKN.

"Pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi," ujar Anas. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Jumat, 04 Oktober 2024 | 20:15 WIB KONSULTAN PAJAK

Penyelenggaraan USKP Dievaluasi, Langkah Perbaikan Disiapkan

Rabu, 02 Oktober 2024 | 15:30 WIB SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Kementerian PANRB Buka Seleksi PPPK, Tenaga Honorer Diprioritaskan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja