Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, & Desa Wajib Ber-NPWP

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merilis beleid yang menekankan kewajiban instansi pemerintah untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.231/PMK.03/2019. Salah satu latar belakang Kemenkeu meneken beleid ini adalah untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah.

“Setiap instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya,” demikian kutipan Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Pendaftaran diri tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang. Secara lebih terperinci, dijelaskan bahwa untuk instansi pemerintah pusat, pihak yang melakukan pendaftaran adalah kepala instansi, kuasa pengguna anggaran (KPA), atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.

Untuk pemerintah daerah, pendaftaran oleh kepala instansi atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu, untuk pemerintah desa, pendaftaran oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, instansi pemerintah yang telah mendaftarkan diri akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di tempat kedudukan. Namun, beleid ini menegaskan tidak terdapat NPWP cabang bagi instansi pemerintah.

Adapun NPWP yang diterima instansi, digunakan oleh pengguna anggaran (PA)/KPA, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/atau kepala urusan keuangan pemerintah desa.

Pihak-pihak tersebut menggunakan NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Seperti yang telah diatur pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), beleid ini juga memberikan kewenangan bagi Dirjen Pajak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan.

Penerbitan NPWP secara jabatan ini didasarkan pada data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Ditjen Pajak (DJP). Selain diwajibkan memiliki NPWP, instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP/JKP – kecuali pengusaha kecil – juga diwajibkan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP.

Dalam beleid tersebut, yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Beleid ini diundangkan pada 31 Desember 2019 dan berlaku 3 bulan setelahnya. Dengan demikian, ketentuan yang ada pada beleid ini secara resmi berlaku mulai April 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003. (kaw)