Instansi Pemerintah Bukan Subjek Pajak, Begini Ketentuannya

JAKARTA, DDTCNews – Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria subjek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan.

Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet yang mengaku menyewa ruangan dari pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah bersangkutan tidak mau dipotong PPh atas sewanya lantaran bukan subjek pajak.

“Instansi pemerintah bukan merupakan subjek pajak sehingga pembayaran kepada yang bersangkutan tidak dilakukan pemotongan PPh,” jelas Kring Pajak di media sosial, Minggu (21/7/2024).

Merujuk pada Pasal 2 ayat (3), subjek pajak dalam negeri di antaranya badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang‐undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Sebagai informasi, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Adapun subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan,atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Sementara itu, subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya antara lain:

1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri. (rig)