Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan perpanjangan insentif tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti. Menurutnya, Kemenkeu saat ini tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum pemberian insentif tersebut.

"[Insentif] PPN DTP akan diberikan. Ini lagi kami siapkan peraturan menteri keuangannya," katanya, dikutip Sabtu (22/1/2022).

Suahasil mengatakan sektor konstruksi dan real estat menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan dukungan insentif untuk pulih. Sayangnya, evaluasi yang dilakukan Kemenkeu menunjukkan realisasi insentif PPN rumah DTP pada tahun lalu tergolong kecil.

Sepanjang tahun lalu, realisasi insentif PPN rumah DTP hanya senilai Rp790 miliar dari dari pagu yang disiapkan mencapai Rp5 triliun. Insentif tersebut baru dimanfaatkan oleh 941 pengembang.

Menurut Suahasil, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode insentif tersebut walaupun dengan skema yang berbeda dari tahun lalu. Menurutnya, pemberian insentif juga akan dievaluasi secara kuartalan.

Dia kemudian meminta pelaku usaha properti terus mendorong penjualan rumah agar dampaknya pada pemulihan ekonomi nasional semakin kuat.

"Prinsipnya kami lanjutkan. Detailnya kami sedang desain. Moga-moga teman-teman sektor konstruksi atau properti dan REI, tolong digalakkan. Kalau yang beli rumah semakin banyak, multiplier effect-nya kami yakini tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui usulan mengenai perpanjangan insentif PPN rumah DTP pada Januari sampai dengan Juni 2022. Meski demikian, besaran insentif tersebut akan dikurangi separuhnya.

Pada penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, rencananya insentif PPN DTP hanya diberikan 50%. Sementara pada penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%. (sap)