Insentif Pajak Dinilai Tak Cukup Selamatkan Usaha Hotel

BANGKOK, DDTCNews - Para pelaku industri perhotelan Thailand meminta pemerintah segera membuka pintu masuk wisatawan agar hotel-hotel kembali ramai setelah pandemi Covid-19.

Kepala Manajemen Strategi jaringan hotel internasional Minor International Plc. Chaipat Paitoon mengatakan kondisi industri hotel di Thailand saat ini semakin suram karena tidak ada wisatawan yang menginap.

Menurutnya, berbagai insentif fiskal dari pemerintah tidak cukup membantu pelaku usaha bertahan melewati pandemi Covid-19. "Pemerintah harus mempertimbangkan untuk membuka kembali pintu perbatasan negara agar wisatawan kembali datang," katanya, dikutip Jumat (20/11/2020).

Chaipat bersama Asosiasi Hotel Thailand telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Pariwisata dan Olahraga Pipat Ratchakitprakarn. Menurutnya, satu-satunya jalan menyelamatkan industri hotel adalah mendatangkan para wisatawan.

Dia menyebut perusahaannya telah merugi 1,4 miliar baht atau Rp653 miliar selama 9 bulan masa pandemi Covid-19. Sekitar sepertiga kerugian tersebut terjadi di Thailand.

Presiden Asosiasi Hotel Thailand sekaligus Wakil Presiden Grup Hotel Sukosol Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan asosiasinya juga mengusulkan agar pemerintah membayar 50% dari gaji karyawan hotel, dan memperpanjang pengurangan 2% iuran jaminan sosial.

Asosiasi juga meminta pemerintah memperpanjang batas pembayaran pajak konstruksi dan mempertimbangkan pemotongan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi bagi wisatawan domestik selama 6 bulan pertama 2021 sekaligus menambahkan hari libur untuk mendorong orang berlibur.

CEO Grup Dusit Thani, jaringan hotel multinasional, Supajee Suthamphan mengatakan hotel menghadapi masalah likuiditas yang sangat berat akibat pandemi Covid-19. Dia pun meminta pemerintah menambah stimulus untuk sektor usaha perhotelan pada tahun depan, agar mampu pulih kembali.

Menurut dia, pemerintah perlu melanjutkan insentif pajak untuk pelaku usaha hotel, terutama yang berskala kecil dan menengah, seperti yang berlaku tahun ini. Selain itu, dia ingin pemerintah memberi jaminan kredit bagi hotel kecil dan menengah, melalui Perusahaan Penjaminan Kredit Thailand.

"Sedangkan operator hotel berskala besar membutuhkan pelonggaran waktu penyelesaian utang di Bank of Thailand," ujarnya, dilansir dari pattayamail.com. (Bsi)