Insentif Fiskal Khusus Diyakini Mampu Dongkrak Kinerja Pariwisata

JAKARTA, DDTCNews – Pengembangan pariwisata membutuhkan insentif fiskal yang bersifat khusus. Insentif ini dinilai akan menentukan sukses atau tidaknya program pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang utama devisa negara.

Maxensius Tri Sambodo, peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengatakan hingga saat ini belum ada insentif fiskal yang mampu mengakselerasi sektor pariwisata. Insentif yang sudah ada dipandang belum cukup cocok dengan kebutuhan industri jasa pariwisata.

“Pariwisata banyak berhubungan dengan akomodasi hotel. Tax holiday [100%] yang minimal Rp500 miliar itu sangat besar untuk diakses pelaku usaha. Dengan Rp10-Rp20 miliar mereka sudah bisa jalan,” katanya dalam acara Outlook Ekonomi 2019, seperti dikutip pada Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, karakter insentif untuk mendukung kegiatan wisata tidak bisa disamakan dengan industri manufaktur. Relaksasi fiskal idealnya disusun secara spesifik berdasarkan karakter industri.

Maxensius lantas mencontohkan kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kawasan tersebut menyimpan potensi besar devisa dari sektor pariwisata, tetapi pembangunan akomodasi hotel tidak terlalu gencar di lakukan swasta.

Salah satu pangkal persoalan di KEK Mandalika, menurutnya, masih adanya restriksi dalam bentuk tarif ketika melakukan impor dalam pembangunan hotel. Hal ini yang kemudian mengerem partisipasi swasta dalam pengembangan KEK Mandalika.

“Sampai saat ini belum ada champion atau role model bagaimana mengembangkan KEK pariwisata sehingga bisa diduplikasi di tempat lain. Ini termasuk rapor merah pemerintah," tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah layak membuka opsi perumusan insentif perpajakan khusus untuk KEK pariwisata. Menurutnya, hal tersebut akan sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadikan jasa pariwisata sebagai lumbung penerimaan negara.

“Pemerintah harus clear soal insentif bagi KEK pariwisata. Kendalanya sekian tahun belum ada pembangunan hotel yang signifikan,” imbuh Maxensius. (Lihat juga berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing perekonomian di di InsideTax edisi 40, Desember 2018). (kaw)