THAILAND

Inisiasi Perdagangan Bebas, China Tawarkan Insentif Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 November 2018 | 18:59 WIB
Inisiasi Perdagangan Bebas, China Tawarkan Insentif Pajak

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews – Penguatan kerja sama regional menjadi strategi China mengurangi implikasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Thailand dan Laos digandeng untuk meneken kerja sama perdagangan bebas.

Danaitun Pongpatcharatorntep dari Pusat Intelijen China Universitas Chiang Mai, Thailand menilai tawaran kerja sama zona perdagangan bebas China merupakan langkah baru. Beijing belum punya skema zona perdagangan bebas dengan negara yang tidak berbatasan langsung dengan wilayahnya.

“Ini adalah pertama kalinya China menawarkan hak istimewa melalui perdagangan perbatasan untuk menjajaki hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Sungai Mekong dan akhirnya ke seluruh Asean,” katanya dilansir dari Chiang Rai Times, Selasa (13/11/2018).

Baca Juga:
Pengurangan Penghasilan Bruto atas Litbang berdasarkan PMK 81/2024

Melalui skema zona perdagangan bebas ini, komoditas Thailand dan Laos yang masuk ke pasar China akan bebas pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan bea masuk. Insentif diberikan dengan syarat arus barang masuk melalui zona perdagangan bebas di Kawasan Sungai Mekong yang menjadi perbatasan Thailand dan Laos.

Sebelumnya, China dan Thailand sudah menjalin kerja sama dalam skema 'Lancang-Mekong' senilai US$1,7 juta tahun ini. Melalui usul Negeri Tirai Bambu, akivitas perdagangan bilateral di perbatasan China-Laos dan Thailand-Laos akan bergabung menjadi kesatuan zona perdagangan bebas.

Oramon Sapthaweetham, Direktur Jenderal Departemen Negosiasi Perdagangan Thailand mengatakan zona perdagangan akan mencakup daerah yang luas. Membentang dari Provinsi Yunnan, China yang berbatasan dengan Laos kemudian terus ke selatan hingga Chiang Khong di sebelah utara Thailand.

Baca Juga:
September 2024: Insentif PPN Diperpanjang, Simulator Coretax Dirilis

Thailand, menurutnya, mempunyai kepentingan stategis atas usulan kerja sama dagang ini. Wilayah selatan China mempunyai pertumbuhan ekonomi konstan di kisaran 8% tiap tahunnya. Populasi yang mencapai 47,7 juta orang merupakan pangsa pasar menjanjikan bagi produk Negeri Gajah Putih.

“Thailand tertarik untuk menjadikan Chiang Mai sebagai pusat e-commerce yang bertujuan untuk mengeskpor lebih banyak produk ke China Selatan,” ungkap Oramon.

Sejauh ini, baru Laos yang meneken nota kesepahaman (MoU) dengan China terkait inisiasi zona perdagangan bebas. Isi dari MoU itu antara lain menyangkut pembangunan infastruktur jalan yang menghubungkan Kunming di selatan China dengan Huay Sai di Laos.

Baca Juga:
Dorong Konsumsi 2025, Negara Tetangga Ini Kembali Beri Diskon Pajak

Bila Thailand sepakat, maka pembangunan jalan akan diteruskan hingga Chiang Khong, Thailand dan ditambah pembangunan jaringan kereta cepat yang menghubungkan ketiga negara tersebut.

“Zona perdagangan bebas menjadi cara Thailand dan negara-negara di sepanjang Sungai Mekong untuk mendapatkan keuntungan dari inisiatif One Belt and One Road,” tandasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengurangan Penghasilan Bruto atas Litbang berdasarkan PMK 81/2024

Senin, 30 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

September 2024: Insentif PPN Diperpanjang, Simulator Coretax Dirilis

BERITA PILIHAN
Senin, 30 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PMA SATU

PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 18:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pencatatan dalam Kepabeanan dan Cukai?

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Senin, 30 Desember 2024 | 16:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kembali dari Luar Negeri, Hati-Hati Penipuan e-CD Lewat Link Palsu

Senin, 30 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dipanggil MKD

Senin, 30 Desember 2024 | 15:39 WIB KONSULTASI CORETAX

Segera Berlaku, Bagaimana Cara Login Coretax dan Masuk ke Role Access?

Senin, 30 Desember 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Mulai Masa Pajak Januari 2025, Rekam e-Faktur via Aplikasi Coretax