UANG RUPIAH

Ini Tanggapan Darmin Soal Redenominasi Rupiah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Desember 2016 | 08:39 WIB
Ini Tanggapan Darmin Soal Redenominasi Rupiah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mendukung Bank Indonesia (BI) segera menerapkan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi. Kebijakan menghilangkan tiga nol di belakang rupiah ini akan membuat mata uang Garuda lebih efisien dan memudahkan perhitungan dalam transaksi bisnis, jasa, maupun bagi anak-anak di sekolah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penyederhanaan ini akan berpengaruh terhadap image atau citra dunia, termasuk investor terhadap Indonesia.

Image negara lain kepada negara kita maupun kepada jumlah angka di rupiah pasti terpengaruh. Bahkan masih ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi keinginan pemerintah untuk redenominasi,” ujar Darmin dikantornya, Jakarta, Senin (19/12) malam.

Baca Juga:
Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Selain itu, sambungnya, redenominasi akan memudahkan anak-anak dalam berhitung. Sementara untuk pelaku bisnis, perusahaan, lebih mudah untuk menyusun pembukuan.

"Anak-anak kita sekolah baru kelas 2, diajarkan 4+5=9, tapi di luar tidak ada urusan itu. Adanya Rp20 ribu ditambah Rp10 ribu, jangan dianggap remeh. Itu artinya otak mereka tidak disetel dengan benar, mereka merugi sesuatu," ujarnya.

Namun, Darmin menegaskan, kalau pun tidak dilakukan redenominasi tidak masalah. "Kalau anda tanya kalau enggak ada redenominasi juga enggak apa-apa kalau mau terima (dengan kondisi Rupiah yang saat ini)," tukasnya.

Baca Juga:
Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Uang Rupiah.

Bahkan demi kelancaran RUU Redenominasi, Gubernur BI Agus Martowardojo meminta dukungan langsung Presiden Joko Widodo. Permintaan ini disampaikan saat meluncurkan uang rupiah tahun emisi 2016 pada Senin, (19/12). (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 15:10 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi Terkendali, BI Putuskan Suku Bunga Acuan Tetap 6 Persen

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Rabu, 25 September 2024 | 10:30 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp8.461,93 Triliun per Agustus 2024

Rabu, 18 September 2024 | 15:31 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Turunkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja