KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Dian Kurniati | Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: hasil tangkapan dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih banyak membiayai pendidikan para tenaga medis, termasuk dokter spesialis.

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan tenaga medis berkualitas sudah mendesak di Indonesia, terutama di tengah pandemi virus Corona. Menurutnya, LPDP bisa mengambil peran dalam mencetak lebih banyak dokter dan tenaga medis lainnya di masa datang.

"LPDP dapat dan harus bisa terus menerus bekerja sama dengan berbagai pihak agar bisa mencetak manusia yang berkualitas, salah satu yang dilakukan LPDP dengan PPSDM Kemenkes," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Sri Mulyani, LPDP telah memberikan beasiswa sejak 8 tahun lalu dengan memanfaatkan anggaran yang sebagian berasal dari alokasi 20% APBN untuk pendidikan. Saat ini, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai Rp51,12 triliun.

Sejak 2016 hingga 2019, LPDP merekrut 594 dokter umum untuk dididik menjadi dokter spesialis pada berbagai bidang atau kolegium. Penentuan pemberian beasiswa untuk dokter tersebut juga dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Menkeu berharap LPDP bisa mengurai tantangan penyediaan akses layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, ia menyoroti rekrutmen LPDP dan sebaran pengabdian para alumni yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Penyebaran pengabdian LPDP untuk dokter spesialis dapat diratakan di berbagai daerah sesuai dengan tujuan nasional menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan adil," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menilai pemberian beasiswa dokter spesialis juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan kuota mahasiswa yang dapat ditampung di program studi universitas. Untuk itu, ia berharap universitas bisa menambah kuota tersebut ke depannya.

Pada saat bersamaan, Menkeu mengungkapkan awardee LPDP saat ini tengah terlibat dalam penanganan pandemi Corona di dunia. Bahkan, ada awardee LPDP yang turut menjadi bagian dalam pengembangan vaksin Covid-19 di Universitas Oxford di Inggris. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN