KINERJA KUARTAL I/2019

Ini Penjelasan BKPM Soal Berlanjutnya Tren Perlambatan Investasi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 April 2019 | 17:23 WIB
Ini Penjelasan BKPM Soal Berlanjutnya Tren Perlambatan Investasi

Kepala BKPM Thomas Lembong dan Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2019). (foto: BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun melambat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan investasi pada kuartal I/2019 diyakini telah memberikan sinyal yang positif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan perlambatan yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini tidak terlepas dari faktor eksternal. Menurutnya, ada tren perlambatan investasi secara global. Pada saat yang bersamaan, ada efek dari perang dagang.

“Indonesia tentu tidak lepas dari [efek] anjloknya investasi internasional di seluruh dunia,” ujarnya, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Melalui keterangan resmi BKPM, Thomas memaparkan optimisme itu dengan membandingkan penanaman modal asing (PMA) pada kuartal IV/2018 dengan kuartal I/2019. Pada kuartal IV/2018, realisasi PMA terkontraksi 11,6% (year on year/yoy). Sementara, pada tiga bulan pertama tahun ini, capaian PMA hanya terkontraksi 0,91% (yoy).

Dia melihat ada tren positif yang akan terus berlanjut pada masa mendatang. Apalagi, sambungnya, pemerintah terus melanjutkan reformasi di bidang ekonomi. Selain itu, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) juga diyakini lebih baik.

“Serta ada intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah,” kata Thomas.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Selain itu, optimisme BKPM juga didasarkan pada peningkatan investasi di luar Jawa yang tercatat senilai Rp85,8 triliun atau meningkat 16,7% dibandingkan kuartal I/2018 senilai Rp73,5 triliun. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya sektor pengolahan hasil tambang.

Selain sektor tersebut, lanjut dia, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan. Pengembangan ini terutama untuk pariwisata bahari maupun wisata minat khusus. Hal tersebut diyakini akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Tanah Air.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani mengatakan setelah diluncurkannya Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) pada bulan lalu, BKPM bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan pengawalan investasi.

“Dalam rangka memfasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM,” ungkapnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN