EDUKASI PAJAK

Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 Oktober 2019 | 18:25 WIB
Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC

Managing Partner DDTC Darussalam dan Dekan FIA UI Eko Prasojo berfoto bersama para dosen dan mahasiswa peserta acara bedah buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’.

JAKARTA, DDTCNews – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) bekerja sama dengan DDTC menggelar bedah buku berjudul 'Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak'. Ada sejumlah tanggapan yang disampaikan dosen terkait buku ke-9 terbitan DDTC tersebut.

Ketua Senat Akademik FIA UI Ning Rahayu memberikan tanggapan atas buku yang ditulis oleh oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro ini menjadi dua aspek, yaitu sistematika penulisan dan isi buku.

“Dari sistematika bahasa penulisan, [buku] ini tidak membosankan karena disusun dalam bahasa yang ringan. Jadi, mudah dimengerti pembaca,” katanya di Auditorium FIA UI, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga:
Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Selanjutnya, dari sisi isi buku, Ning melihat ada suatu cita-cita ideal yang disampaikan terkait hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak (WP). Hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya sejatinya sudah mulai dijalankan tapi masih banyak anomali yang terjadi di lapangan.

Anomali tersebut terlihat dari masih tingginya angka sengketa pajak yang berujung di pengadilan. Ada tren kenaikan jumlah sengketa pajak di pengadilan tiap tahunnya.

Tingginya sengketa di pengadilan pajak, menurut Ning, tidak hanya menguras energi WP. Biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak juga ikut terpengaruh karena lamanya jangka waktu penyelesaian sengketa.

Baca Juga:
DDTC Rilis Buku SDSN UU KUP, PPh, dan PPN Terbaru Versi Bahasa Inggris

“Sekarang perkara di pengadilan pajak sampai puluhan ribu dan ditambah dengan resolusi putusan yang tanpa batas waktu. Ini merupakan inefisiensi dalam hubungan DJP dengan WP,” katanya.

Catatan lain diberikan terkait saran tambahan untuk lebih banyak mencantumkan perbandingan kebijakan pajak Indonesia dengan negara lain. Hal ini akan sangat membantu akademisi dalam melakukan penelitian dalam ranah perpajakan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI Milla Sepliana Setyowati. Menurutnya, buku berjudul 'Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak' dapat menjadi tambahan rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir atau skripsi.

“Buku ini dapat menjadi rujukan dalam menulis latar belakang dalam tugas akhir mahasiswa agar lebih membumi dalam melakukan penelitian,” ujar Milla. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Jumat, 20 Desember 2024 | 19:53 WIB BUKU PAJAK

Perkuat Literasi Pajak, 9 Buku DDTC Ini Bisa Diunduh Gratis!

Jumat, 20 Desember 2024 | 16:53 WIB INFOGRAFIS PAJAK

11 Barang Kebutuhan Pokok Bebas PPN Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak