PEREKONOMIAN INDONESIA

Ini Jurus Sri Mulyani Lepaskan Indonesia dari Middle Indome Trap

Dian Kurniati | Jumat, 20 Agustus 2021 | 16:55 WIB
Ini Jurus Sri Mulyani Lepaskan Indonesia dari Middle Indome Trap

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada setidaknya 4 strategi yang harus dilakukan agar Indonesia menjadi negara maju atau high income country pada 2045. Jika itu terjadi, Indonesia resmi lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat meski saat ini menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Menurutnya, strategi pertama untuk menjadi negara maju adalah melakukan transformasi sumber daya manusia (SDM).

"Kunci sumber daya manusia untuk sehat, memiliki kemampuan baik skill secara motorik, skill secara intelektual, skill secara emosional itu menjadi sangat penting," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga:
Ikuti KTM WTO ke-13, RI Ingin Stop Moratorium Bea Masuk Barang Digital

Sri Mulyani mengatakan pembangunan SDM yang unggul harus berjalan di berbagai sisi, terutama pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah berupaya mengembangkan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan dengan memanfaatkan berbagai teknologi.

Selain itu, lanjutnya, transformasi SDM juga harus ditunjang dengan penguasaan teknologi yang semakin dibutuhkan di masa depan. Dalam situasi pandemi saat ini, ujar Sri, kebutuhan penguasaan terhadap teknologi digital terasa semakin mendesak.

Strategi kedua, mengenai penyediaan jaring pengaman sosial yang memadai. Menurut Sri Mulyani, jaring pengaman sosial dibutuhkan untuk melindungi kelompok rentan serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mencapai kemajuan.

Baca Juga:
Susun KEM-PPKF 2025, Jokowi Ingin Defisit APBN 2,48-2,8 Persen PDB

Saat ini, pemerintah sedang berupaya melakukan reformasi jaring pengaman sosial agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan reformasi tersebut, dia menilai ekonomi masyarakat dapat lebih merata.

Strategi ketiga, terkait dengan transformasi bidang ekonomi. Sri Mulyani memaknai transformasi tersebut dengan mengoptimalkan sektor pengolahan, termasuk menguatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM bisa mengoptimalkan peran dalam rantai pasok global dengan bantuan teknologi.

Strategi terakhir, mengenai reformasi institusi. Menurutnya, reformasi harus dilakukan untuk mendorong semua institusi memberikan pelayanan yang baik serta bebas dari korupsi.

Baca Juga:
OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

"Karena Anda tahu bahwa menghindari middle income trap satu kuncinya adalah institusi yang baik," ujarnya.

Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau high income country pada usia 100 tahun atau pada 2045. Adapun pada Juli lalu, World Bank telah menurunkan status Indonesia dari kategori upper-middle income pada 2019 menjadi lower-middle income pada 2020. Pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) indonesia juga tercatat turun dari US$4.050 menjadi US$3.870.

World Bank memiliki 4 kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yakni lower income dengan pendapatan kurang dari US$1.045, lower-middle income US$1.046-US$4.095, upper-middle income US$4.096-US$12.695, dan high income lebih dari US$12.535. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ikuti KTM WTO ke-13, RI Ingin Stop Moratorium Bea Masuk Barang Digital

Senin, 26 Februari 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Susun KEM-PPKF 2025, Jokowi Ingin Defisit APBN 2,48-2,8 Persen PDB

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024