Ini Harapan BKF Soal Penggunaan DPP Nilai Lain Produk Pertanian

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain dalam penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pertanian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pertanian menjadi salah satu sektor usaha dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak paling kecil. Dengan skema baru ini, dia berharap pengusaha kena pajak (PKP) dari sektor pertanian dapat bertambah.

"Mudah-mudahan itu bisa sedikit membuat sektor pertanian lebih formal, lebih mudah bayar pajak," katanya melalui konferensi video, Kamis (1/10/2020).

Dengan menggunakan DPP nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, tarif efektif PPN yang dipungut hanyalah 1% dari harga jual. Simak artikel ‘Penjelasan Resmi Soal Tarif Efektif PPN 1% Produk Pertanian Tertentu’.

Febrio menjelaskan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia tahun ini akan sangat tertekan karena pemerintah memberikan banyak insentif bagi dunia usaha. Kondisi itu kemudian diperparah dengan anjloknya harga berbagai komoditas andalan ekspor Indonesia.

Menurut Febrio, tax ratio akan tinggi ketika harga komoditas juga bagus. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi seperti ini pemerintah tetap harus memperluas basis pajak untuk menjaga penerimaan negara tetap aman.

Meskipun demikian, upaya reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak juga harus berjalan secara hati-hati agar tidak terlalu membebani sektor usaha. Dengan demikian, pemulihan ekonomi tidak justru terkoreksi.

"Ini keseimbangan yang tidak gampang dilakukan," ujarnya.

Satu satu strategi yang ditempuh yakni melihat sektor usaha yang kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih kecil, seperti konstruksi dan pertanian. Sektor konstruksi termasuk yang terpukul pandemi, sedangkan pertanian dinilai cenderung lebih aman sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada penerimaan pajak.

Selain itu, Febrio juga berharap kontribusi pajak dari UMKM terus meningkat. Walaupun saat ini pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) kepada UMKM, dia menilai subjek pajaknya masih bisa terus bertambah pada masa datang.

"Ini bukan hal gampang. Ke depan, kami harus melihat dari tahun ke tahun, sambil melihat posisi recovery perbaikan aktivitas ekonomi akan seperti apa," imbuhnya. (kaw)