TAX RATIO INDONESIA

Ini Harapan Apindo Soal Target Tax Ratio 16%

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Februari 2017 | 14:31 WIB
Ini Harapan Apindo Soal Target Tax Ratio 16% Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah khususnya Ditjen Pajak tengah gencar meningkatkan tax ratio melalui berbagai upaya. Hal ini juga didorong oleh keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan tax ratio Indonesia bisa mencapai 16%.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Apindo mendukung upaya pemerintah untuk optimalisasi penerimaan perpajakan melalui peningkatan tax ratio tersebut.

“Apindo mengikuti dengan saksama atas target peningkatan tax ratio dari 12% menjadi 16% yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/2).

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Adapun 5 hal lain yang diinginkan oleh Apindo untuk bisa diterapkan oleh pemerintah terkait kenaikan tax ratio ini antara lain, pertama, peningkatan penerimaan pajak supaya lebih ditujukan pada upaya ekstensifikasi wajib pajak dibandingkan dengan memprioritaskan kenaikan tarif pajak maupun penambahan jenis pajak baru.

Kedua melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi yang bisa ditempuh dengan peningkatan compliance rate bagi basis pajak yang belum membayar maupun basis pajak yang kurang membayarkan pajaknya.

Ketiga, meminimalkan waktu pemrosesan restitusi pajak serta mengindari jumlah kategori pajak yang telampau banyak dengan tarif yang membingungkan.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Keempat, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) korporasi dan individual di bawah rata-rata ASEAN bisa dilakukan agar dengan high compliance bisa tercapai high income.Hal ini berkaca pada benchmark Singapura dan Thailand untuk PPh Korporasi 17-18% dan PPh Pribadi maksimal 20%.

Kelima, dengan berakhirnya program pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017, pemerintah bisa melanjutkan perbaikan sistem dan administrasi basis data perpajakan untuk semakin mendorong peningkatan tax ratio.

Di sisi lain Ketua Apindo menekankan dengan berakhirnya program pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017, pemerintah bisa melanjutkan perbaikan sistem dan administrasi basis data perpajakan untuk semakin mendorong peningkatan tax ratio tersebut. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%