KOTA BANJARMASIN

Ini Alasan PSBW Tak Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 November 2016 | 18:02 WIB
Ini Alasan PSBW Tak Bayar Pajak

BANJARMASIN, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mengatakan rendahnya kepatuhan pajak dari pengusaha sarang burung walet (PSBW) disebabkan belum terjadinya panen sarang burung walet, sehingga para PSBW ini masih belum bisa membayarkan pajaknya.

Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Anwar Ziady mengatakan mengatakan sistem pajak sarang burung walet ternyata menjadi kendala rendahnya penerimaan pajak dari sektor tersebut. Tarif pajak sarang burung walet saat ini menggunakan sistem persentase dari hasil panen.

“Pajak diambil 30% dari hasil panen. Kalau tidak ada panen ya tidak bisa ditarik pajaknya," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Anwar mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mengusulkan pemungutan pajak sarang burung walet dengan memakai sistem perhitungan area bangunan.

Dalam sistem ini, pajak akan dipungut berdasarkan luas bangunan. Makin besar bangunan, maka makin tinggi pajaknya.

Sebagai informasi, Anwar mengatakan pihaknya bulan lalu telah membagikan stiker pajak bangunan sarang burung walet bagi PSBW yang sudah membayarkan pajak. Lalu stiker tersebut ditempel sendiri di pintu masuk bangunan dilakukan sendiri oleh PSBW.

“Stiker tersebut digunakan sebagai penanda bangunan yang berisi sarang burung walet itu apakah sudah bayar pajak atau belum. Namun, hingga saat ini masih banyak yang belum menempelkan stikernya,” pungkasnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha