REFORMASI PERPAJAKAN

Ini Agenda OECD Sambangi Indonesia

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 Oktober 2016 | 15:30 WIB
Ini Agenda OECD Sambangi Indonesia

JAKARTA, DDTCNews - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) hari ini menyambangi Indonesia. Salah satu tujuan utamanya berkunjung kali ini adalah untuk mengajak pemerintah agar melakukan reformasi sistem perpajakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan OECD merupakan suatu lembaga internasional yang mengunjungi Indonesia dengan membawa misi kerja sama, terutama kerja sama untuk memperbaiki sistem perpajakan.

"Delegasi OECD sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka sekaligus menyampaikan perkembangan atas kerja sama yang dilakukan dengan Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (24/10).

Baca Juga:
Malaysia Sebut Pajak Minimum Global Berdampak Baik ke Keuangan Negara

Darmin menambahkan sejumlah pemikiran OECD tentang Indonesia juga telah disampaikan kepada Jokowi agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan.

Seperti kita ketahui, Indonesia tengah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini dapat menjadi jembatan untuk reformasi perpajakan atau juga dapat dikombinasikan dengan beberapa upaya perbaikan sistem perpajakan yang dirasa penting untuk segera dilaksanakan.

Upaya perbaikan tersebut antara lain perbaikan administrasi perpajakan, teknologi informasi perpajakan, dan tentunya peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.

Baca Juga:
Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

Sebagai informasi, agenda reformasi perpajakan telah ada sejak kerja sama Indonesia dengan OECD pada tahun 2012. Setidaknya ada sekitar tujuh bidang yang perlu ditindaklanjuti atas jalinan kerja sama tersebut.

Sementara itu, Presiden Jokowi pun telah menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda Pemerintah Indonesia kepada OECD dalam pertemuan hari ini. Baik yang ada hubungannya dengan kerja sama perbaikan sistem perpajakan, maupun di luar hal tersebut, seperti kerja sama pendidikan. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 13 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

Minggu, 08 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Rekomendasi OECD untuk Indonesia dalam Meningkatkan Tax Ratio

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen