Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan pajak selama masa pandemi Covid-19. Peran pajak dalam masa pandemi tersebut setidaknya dapat dimaknai ke dalam 4 aspek.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan empat aspek tersebut saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) pada hari ini, Senin (28/9/2020). Keempatnya dapat dijadikan refleksi dan pelajaran berharga.

Pertama, kebijakan pajak pada masa pandemi mempertegas hubungan pajak dengan ekonomi. Pajak harus tunduk terhadap sasaran ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah banyak menggelontorkan insentif pajak untuk memberikan stimulus ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

“Profesor hukum pajak dari Polandia Bogumil Brzezinski menyampaikan pajak pada dasarnya harus tunduk terhadap apa yang menjadi sasaran ekonomi. Tidak aneh jika pada masa pandemi, kebijakan pajak bergeser dari yang sifatnya revenue menjadi relaksasi,” tutur Darussalam.

Kedua, masa pandemi menjadi momentum untuk melakukan pembaruan regulasi pajak. Pasalnya, pada masa pandemi, masih ada sektor ekonomi tertentu yang justru tumbuh positif. Salah satunya adalah sektor teknologi informasi.

Oleh karena itu, banyak pemerintah di berbagai belahan dunia mengeluarkan kebijakan perpajakan bagi entitas digital. Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak hanya dilakukan Indonesia.

Ketiga, pembuatan desain kebijakan pajak, terutama terkait dengan insentif, tidak meninggalkan aspek good governance. Mekanisme pengawasan dan pelaporan tetap diperlukan sebagai cara otoritas menjamin transparansi dan akuntabilitas penerapan kebijakan.

"Pengawasan dan pelaporan insentif diperlukan karena otoritas menyusun kebijakan dalam waktu yang relatif sempit dan hal ini diperlukan agar tidak terjadi abuse atas kebijakan insentif," terang Darussalam.

Keempat, kebijakan yang dibuat pemerintah dimaksudkan agar pelaku usaha tidak sampai gulung tikar. Pajak menjadi salah satu instrumen yang dipakai pemerintah dalam upaya untuk memulihkan perekonomian. Pada gilirannya, basis pajak tidak tergerus terlalu dalam.

"Jadi kebijakan-kebijakan ini untuk merespons agar jangan sampai basis pajak hilang secara permanen. Aspek ini juga menjadi pilihan kebijakan pajak di 122 negara yang fokus utamanya menjaga likuiditas perusahaan," imbuh Darussalam. (kaw)