AKSES INFORMASI KEUANGAN

Ini 2 Tujuan Penting Dibukanya Data Keuangan Nasabah

Awwaliatul Mukarromah | Rabu, 17 Mei 2017 | 11:24 WIB
Ini 2 Tujuan Penting Dibukanya Data Keuangan Nasabah

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengakses informasi keuangan nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang berlaku 8 Mei 2017.

Peneliti Pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan akses informasi keuangan tersebut idealnya diterapkan untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) sesuai perjanjian internasional maupun sebagai upaya menggali potensi pajak.

“Keduanya sama-sama penting dan relevan. Dalam hal pertukaran informasi, Indonesia perlu memiliki primary law yang membuka ruang akses informasi keuangan secara berkala,” ujarnya, Rabu (17/5).

Baca Juga:
Tagih Tunggakan WP, DJP Bisa Kirim Surat Teguran Langsung Via Coretax

Perppu ini penting bagi kinerja pajak dan citra Indonesia di mata dunia. Pasalnya, jika pemerintah tidak menerbitkan landasan hukum terkait, ada risiko Indonesia dicap sebagai negara yang gagal dalam memenuhi komitmennya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia membutuhkan informasi keuangan dari negara lain untuk mencegah praktik tidak dilaporkannya harta atau penghasilan subjek pajak dalam negeri yang disembunyikan di negara lain.

Kendati demikian, persoalan penggalian potensi pajak, juga menjadi hal tidak kalah penting. Mengingat belum tergalinya potensi shadow economy dan rendahnya basis pajak masih menjadi persoalan perpajakan Indonesia.

Baca Juga:
DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Bawono menambahkan Perrpu ini seharusnya dapat pula menjadi instrumen pemerintah dalam mendongkrak penerimaan pajak, terutama dari data rekening nasabah yang disimpan di perbankan atau lembaga keuangan dalam negeri.

“Masih banyak informasi dari lembaga keuangan dalam negeri atas potensi pajak wajib pajak dalam negeri. Terbukti dari data tax amnesty yang memperlihatkan tingginya angka deklarasi dalam negeri yang mencapai Rp3.700 triliun,” ujarnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Sabtu, 25 Januari 2025 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi